SBY dan Joko Widodo tiba di gedung DPR/MPR, di Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. AP/Mark Baker
TEMPO.CO, Jakarta - Dosen hukum pidana di Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, mengatakan Presiden Joko Widodo tidak lebih baik ketimbang Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi. Indikasinya, penggodokan instruksi presiden soal pencegahan korupsi yang dinilai tak tepat dengan korupsi yang terjadi di Indonesia.
"Sebelumnya, Pak SBY dalam pemberantasan korupsi bagus sekali. Bahkan dia menyerahkan menteri dan ketua partainya. Sekarang ini pemberantasan korupsi malah dilonggarkan dengan wacana inpres," ujar Yenti dalam diskusi antikorupsi Liputan6 di Cafe Brewerkz, Jakarta, Ahad, 15 Maret 2015.
Jokowi berencana menerbitkan inpres tentang pemberantasan korupsi. Inpres yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu akan fokus pada pencegahan yang diupayakan mendapat porsi 70-75 persen dari program aksi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Yenti menilai seharusnya penindakan masih menjadi program utama dalam pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia, menurut doktor bidang pencucian uang ini, masih sulit didekati dengan program pencegahan. "Fakta yang terjadi adalah kejahatan korupsi tetap terjadi," ucapnya.
Yenti menyebut prestasi pemberantasan korupsi Indonesia belum sebaik Hong Kong. Saat ini, kata dia, Independent Committee Against Corruption atau KPK Hong Kong sudah bisa menempatkan porsi pencegahan lebih besar ketimbang penindakan. "Tapi, untuk sampai ke sana, prosesnya panjang. Dan, dalam proses panjang itu, program penindakan menjadi tonggaknya," ujarnya.
