TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan pencopotan Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI bisa saja terjadi. Namun harus melalui proses politik yang sangat rumit. Apalagi anggota DPR dari kubu Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol sangat minoritas.
"Saya tidak bilang tidak mungkin, ya mungkin-mungkin saja. Tapi tidak sesederhana itu," katanya saat dihubungi Tempo, Jumat, 13 Maret 2015.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Kubu Agung pun langsung mengadakan konferensi pers dan syukuran di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Agung mengatakan lega atas SK menteri itu.
Karena itu, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM Lawrence Siburian memastikan kubunya bakal mencopot Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Namun Lawrence mengatakan belum ada waktu pasti kapan Setya akan dicopot kubu Agung.
Pencopotan itu, kata Ikrar, sangat sulit dilakukan lantaran kubu Agung hanya menerima legitimasi dari Menkumham. Padahal saat ini banyak kader Partai Golkar dan partai lain yang mempertanyakan keputusan Yasonna itu.
Anggota yang menjabat di Dewan dari kubu Aburizal Bakrie pun lebih mendominasi dibanding kubu Agung. "Kalau Setya jadi dicopot, bisa terjadi instabilitas politik di parlemen. Hubungan antara eksekutif dan legislatif pun akan terganggu," ujarnya.
