Tawaran Barter Napi Duo Bali Nine, Begini Saran DPR  

Reporter

Kamis, 5 Maret 2015 13:23 WIB

Fahri Hamzah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.C, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo tak tergoda tawaran pertukaran narapidana yang diajukan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. Menurut Fahri, eksekusi mati terhadap dua terpidana mati warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, sudah berkekuatan hukum tetap.

"Eksekusi keduanya justru bagus untuk menegakkan wibawa pemerintah dalam penegakan hukum," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 5 Maret 2015.

Menurut Fahri, pertukaran baru bisa dilakukan bila ada jaminan dari Australia untuk turut membantu pembebasan ratusan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Australia juga harus menyiapkan dana pembebasan WNI yang menjadi terpidana hukuman mati.

Ketua DPR Setya Novanto sependapat dengan Fahri. Setya meminta Presiden Jokowi segera melaksanakan eksekusi seperti yang telah direncanakan. Namun Setya mengingatkan Presiden untuk terus menjaga komunikasi dengan negara asal terpidana. Presiden juga diminta tak bosan memberi penjelasan kepada pemerintah Australia mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan peredaran narkoba. "Perlu juga penjelasan mengenai dampak negatif peredaran narkoba yang sangat buruk terhadap Indonesia," ujar Setya.

Sebelumnya, Julie Bishop dikabarkan menelepon Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk membahas penawaran ini, Selasa petang, 3 Maret 2015. Dalam pembicaraan itu, Bishop menawarkan pertukaran narapidana antara Australia dan Indonesia demi menghindarkan duo Bali Nine itu dari eksekusi mati. "Kami mencari peluang untuk membicarakan sejumlah opsi. Salah satunya transfer narapidana, pertukaran napi," kata Bishop di Canberra, seperti dikutip The Age.

Menurut Bishop, ihwal tawaran tersebut, belum ada kesepakatan apa pun, termasuk pembahasan yang detail. Namun, Bishop menekankan, Australia menempuh segala upaya untuk menyelamatkan dua Bali Nine itu. Ia mengatakan tengah mengkaji kemungkinan pertukaran itu bisa dilakukan di bawah hukum Indonesia. Saat ini pemerintah Australia sedang menunggu jawaban dari Indonesia. Adapun Menteri Retno sedang membawa opsi ini ke Presiden Jokowi.

Dua terpidana mati kasus narkoba dari jaringan Bali Nine, Chan dan Sukumaran, kini berada di Nusakambangan untuk menunggu waktu eksekusi. Mereka dan sejumlah terpidana mati lain--asal Prancis, Ghana, Brasil, Nigeria, Filipina, dan Indonesia--akan menjalani eksekusi mati gelombang kedua yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Jokowi. Gelombang pertama telah dilakukan pada Januari lalu di Pulau Nusakambangan dan Kabupaten Boyolali.

IRA GUSLINA SUFA

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

2 hari lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya