Sejumlah kendaraan memadati Jalan Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, 27 September 2014. Kemacetan di kota ini menempati peringkat pertama 10 Kota Termacet di Indonesia versi Kemenhub, dengan laju kendaraan 15,32 Km/Jam. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
TEMPO.CO, Bogor - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Ade Ruhendi memdesak Menteri Dalam Negeri segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan Pelaksana Tugas Bupati Bogor Nurhayanti menjadi Bupati Bogor definitif. Nurhayanti ditunjuk sebagai Plt Bupati setelah Bupati Bogor Rachmat Yasin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menerima suap Rp 4,5 miliar dari bos PT Bukit Jonggol Asri.
"Harus ada bupati definitif agar pelayanan publik tetap berjalan," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang biasa disapa Jaro Ade di Cibinong, Selasa, 3 Maret 2015. Menurut Jaro Ade, anggota dewan telah mengelar sidang paripurna dan mengajukan percepatan pengangkatan Nurhayanti. "Bolanya sekarang ada di Plt Bupati dan Kemendagri," kata Jaro Ade.
Ada tiga calon wakil bupati yang bersiap mendampingi Nurhayanti. Mereka berasal dari partai pengusung pasangan Rachmat Yasin-Nurhayanti. Mereka adalah Ade Munawaroh, adik kandung Rachmat Yasin yang juga Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan; Momon Permono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan Endang Kosasih, mantan Anggota DPR RI dan anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Kabupaten Bogor.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
