Massa melakukan aksi simbolik, menyapu tikus dengan menggunakan sapu lidi, Gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2015. Massa menolak pelantikan Komjen Budi Gunawan dan Budi Waseso, sebagai Kapolri dan meminta agar pemilihan Kapolri harus melibatkan KPK, PPATK dan publik. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Lumajang - Ketua Relawan Joko Widodo di Lumajang, Yoman Harhari, mengatakan Presiden Republik Indonesia tidak usah melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. "Ganti yang lain saja, KIH pinginnya selain Komjen Budi Gunawan," kata Yoman.
Yoman mengatakan kendati diakui status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Budi Gunawan cenderung politis, tetap saja itu ditetapkan oleh lembaga hukum. "Bagaimana penilaian masyarakat nanti kalau Kapolri-nya ternyata berekening gendut?"
Menurut dia, secara politis dan hukum, sah saja jika Jokowi melantik Komjen BG sebagai Kapolri karena juga sudah disetujui DPR RI. Komisi Kepolisian Nasional juga sudah merekomendasikan Komjen BG. Apalagi, sidang Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin memutuskan status tersangka BG tidak sah.
"Namun tetap saja rakyat tahunya calon Kapolri berekening gendut. Lebih joss, tak usah dilantik." Dia minta Jokowi memilih calon lain yang paling bersih.
Selain minta tidak melantik BG, dia juga menyoroti KPK. "Samad jangan sok bersih." Karena menurut dia, polemik Kapolri-KPK ini salah satunya juga gara-gara Ketua KPK itu.
Sementara itu, penasehat tim relawan Jokowi, Alfan Mahsus mengatakan kasus ini campur aduk antara politik dan hukum. Namun, soal memilih Kapolri adalah sepenuhnya urusan Jokowi. "Biar Jokowi yang memutuskan mau melantik atau tidak," kata Wakil Ketua Dewan Syuro PCNU Lumajang ini.
