TEMPO.CO, Bojonegoro-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif mengatakan anggaran pemerintah di bidang kebencanaan pada 2015 ini sebesar Rp 2,5 triliun. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya Rp 1,2 triliun. "Tahun ini naik," ujarnya saat mengunjungi rumah dinas Bupati Bojonegoro, Sabtu, 14 Februari 2015.

Menurut Syamsul, anggaran awal yang akan dicairkan sebesar Rp 56 miliar. Bantuan sebesar itu digunakan untuk menanggulangi bencana di beberapa daerah, seperti Bojonegoro dan Gresik.

Anggaran ini disimpan di beberapa kementerian, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian.Dengan begitu, bila timbul bencana sewaktu-waktu, kata Syamsul, kementerian terkait bisa langsung mencairkan dana bencana ini. "Bantuan mesti harus secepatnya," ujarnya.

Syamsul mendukung konsep yang dikembangan sejumlah daerah perihal kebencanaan. Misalnya Kabupaten Bojonegoro yang memasukkan masalah penanggulangan kebencanaan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. "Dengan begitu, bencana bisa dipetakan lebih dulu, sehingga mempermudah penanganannya," ujarnya.

Bupati Bojonegoro Suyoto menambahkan, di wilayahnya terdapat dua titik yang berpotensi menimbulkan bencana, yaitu Bengawan Solo dan hutan yang telah gundul. Dengan memasukkan masalah kebencanaan dalam RPJMD, kata dia, pemerintah daerah semakin mudah menata daerahnya yang bersatus langganan bencana.

"Misalnya, untuk mengatasi banjir tahunan Bengawan Solo, kami merencanakan pembangunan bendung gerak di Kecamatan Trucuk dan Kalitidu serta pembangunan waduk Karangnongko di Kecamatan Ngraho," ujar Suyoto.

Konsep pembangunan bendungan itu, ujar dia, adalah jika musim hujan tiba, airnya disimpan di waduk, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah di musim kemarau. Dan, jika musim keemarau, airnya bisa dipakai untuk pertanian.

SUJATMIKO