TEMPO Interaktif, Jakarta:Bekas Ketua DPR, Akbar Tandjung meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa menjanjikan kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk bisa membentuk partai lokal. Selain itu, juru runding Indonesia tidak usah berkomitmen apapun terhadap GAM. Sebab, menurut Akbar, secara hukum akan berimplikasi luas. "Aceh ini kan daerah khusus seperti halnya Papua. Nanti kalau Aceh diperbolehkan mendirikan partai lokal, tentu Papua juga tak menutup kemungkinan akan menuntut," katanya.Secara politik, menurut Akbar, UU Partai Politik secara jelas menyatakan bahwa parpol itu bersifat nasional dan berkedudukan di Ibu Kota. Karenanya, kalau tuntutan GAM itu dipenuhi, konsekuensinya DPR haru melakukan amandemen terhadap UU itu. "Lebih baik aspirasi GAM itu disalurkan ke parpol yang sudah ada,"kata bekas Ketua Umum Partai Golkar ini.Akbar khawatir, jika GAM diperbolehkan mendirikan partai politik lokal nantinya akan digunakan untuk alat untuk bargaining politik ke luar. "Mereka itu kan sejak awal ingin merdeka. Apa ada yang bisa menjamin GAM tidak mencantumkan kemerdekaan dalam platform-nya?"ujarnya.Karenanya, Akbar meminta pemerintah kembali memikirkan ulang keinginan GAM menuntut pendirian politik lokal itu. Sudrajat