DPR Desak Jokowi Putuskan Nasib Budi Gunawan

Reporter

Sabtu, 7 Februari 2015 15:56 WIB

Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (tengah) berbincang dengan anggota dewan ketika menghadiri paripurna penetapan Calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memutuskan nasib calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kalau bisa, dalam waktu sepekan ke depan.

"Jangan sampai keputusannya mundur lagi di luar satu minggu itu," kata Taufik dalam diskusi bertema 'Banyak Pilihan untuk Jokowi' di Cikini, Jakarta, Sabtu, 7 Februari 215. (Baca: Budi Gunawan Emoh Mundur Sebagai Calon Kapolri)

Menurut Taufik, keputusan perlu segera dibuat lantaran banyak persoalan lain yang harus diselesaikan presiden. Beberapa di antaranya perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 dan harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik.

Ia mengatakan, keputusan Jokowi sebenarnya hanya dua, yakni melantik atau tidak melantik Budi Gunawan. Kalau jadi melantik, harus diputuskan apakah akan menunggu putusan pra peradilan dulu atau sebelum putusan pra peradilan.

Jika batal melantik, kata Taufik, Jokowi harus mengirim surat pemberitahuan kepada DPR yang nantinya akan diumumkan dalam sidang paripurna di Senayan. "Bahwa presiden karena satu dan lain hal, terkait status hukum atau yang lain, dan bukan bermaksud tidak menghormati DPR, membuat keputusan untuk tidak jadi melantik,"ujar Taufik.

Taufik berkata, surat pemberitahuan itu penting dari sisi etika kenegaraan. Sebabnya, Dewan telah menyetujui pencalonan Budi Gunawan.

"Kan tidak elok kalau DPR tahu dari koran. Ini juga bukan soal menyetujui, tetapi pemberitahuan saja," ucapnya. "Setelah itu, ya, sudah proses normal pengajuan calon Kepala Polri seperti biasa," ujar dia.

Budi Gunawan dipilih Jokowi sebagai calon tunggal Kepala Polri. Beberapa hari setelah diajukan ke Dewan, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Meski begitu, dalam fit and proper test, Komisi Hukum tetap menyetujui calon yang diusung Jokowi ini.

PRIHANDOKO

Berita Terpopuler:
Menteri Tedjo: Pegawai KPK Kayak Buruh
Massa Pendemo Anti-KPK Kocar-Kacir
Kisah Alius Disingkirkan dari Daftar Calon Kapolri
Akan Digeledah Bareskrim, Ini Suasana Gedung KPK
Badrodin Ancam Orang Mbalelo Saat Jokowi Melawat
Abraham Samad Marah Vs Zainal Tahir Merasa Dinista

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

20 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya