Hendropriyono Segera Dipanggil untuk Abraham Samad  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Kamis, 5 Februari 2015 06:23 WIB

Jenderal (Purn), Abdullah Makhmud Hendropriyono. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil sejumlah saksi terkait dengan keterangan yang dibuat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto. "Nanti akan kami panggil semua," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum Benny K. Harman, Rabu, 4 Januari 2015.

Kesaksian Hasto atas dugaan pelanggaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dipaparkan dalam rapat Komisi Hukum hari ini. Ia mengaku memiliki bukti yang menjelaskan pengakuan Abraham yang telah menyadap Budi Gunawan saat proses penjaringan calon wakil presiden Joko Widodo.

Dalam pertemuan itu, Komisi Hukum juga memanggil Zaenal Tahir, orang yang mengaku mengambil foto saat Abraham merangkul seorang wanita di sebuah kamar hotel. "Peristiwa itu terjadi di Hotel Clarion, Makassar. Saat itu juga ada orang lain yang melihat," ujarnya tanpa mau menjelaskan siapa yang dimaksud.

Menurut Benny, penjelasan itu baru sebatas informasi yang kebenarannya belum terkonfirmasi. Untuk itu, kata dia, DPR berencana memanggil sejumlah nama yang sempat dipaparkan Hasto, seperti Tjahjo Kumolo, Hendropriyono, dan Andi Widjajanto. Termasuk Abraham Samad, wanita, dan saksi yang mengetahui peristiwa dalam foto.

Benny menjelaskan bahwa keterangan mereka perlu didengar untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang berkembang di masyarakat. Sebab, penjelasan Hasto maupun Zaenal telah dibantah oleh Abraham beberapa waktu lalu.

"Jangan sampai peristiwa ini ditengarai sebagai upaya untuk merusak KPK yang sangat kita percaya," katanya. Meski belum berujung pada kesimpulan, anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Martin Hutabarat, meminta Komite Etik KPK segera bekerja.

Komite bisa memanggil para saksi dan memverifikasi bukti-bukti yang dimiliki untuk memastikan ada-tidaknya pelanggaran tersebut. "DPR tak punya wewenang menyelidiki itu," katanya.

RIKY FERDIANTO

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

9 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

11 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya