Suasana SDIT Nurul Fikri di jalan komplek Timah, Tugu, Depok, 23 Januari 2015. Bambang Widjojanto ditangkap petugas Bareskrim Mabes Polri saat mengantarkan anaknya berangkat sekolah. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nur Kholis menghabiskan 23 menit berbicara dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja, di suatu ruangan di lantai dasar gedung KPK. Nur mengaku menanyakan soal detail penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto untuk mendapat informasi awal penyelidikan. (Baca:BW Ditangkap, Pengacara: Ada Kejanggalan dan Teror)
"Komnas Ham akan menyelidiki penangkapan itu," kata Nur Kholis saat ditemui usai pertemuan, Jumat, 23 Januari 2015. Menurut Nur Kholis, penangkapan Bambang merupakan peristiwa yang sangat besar. Maka itu, Komnas Ham harus hadir ke KPK, setidaknya untuk menjamin KPK bakal tetap eksis. "Negara harus hadir di KPK," katanya.
Nur Kholis mengaku bukan pertama kalinya mendatangi KPK untuk memberi dukungan. "Waktu penyidik KPK Novel Baswedan mau ditangkap polisi, kami juga hadir," katanya. (Baca:Soal Bambang, Jokowi Diminta Tindak Tegas Polri)
Adnan Pandu membenarkan Komnas HAM bertanya padanya soal detail penangkapan dan kasus yang menjerat Bambang. "Komnas HAM perlu mendengar langsung detail penangkapan, maka itu tadi bertemunya lama. Selanjutnya apa yang dilakukan Komnas Ham, itu terserah mereka," kata Adnan.
Pagi tadi, Bambang Widjojanto ditangkap dan diborgol polisi ketika baru selesai mengantar anaknya sekolah. Polisi juga menetapkan Bambang sebagai tersangka karena mengarahkan saksi pada sengketa hasil Pemilu Kebupaten Kotawaringin Barat pada 2010. (Baca:Abraham Menangis Ingat Firasat Bambang Widjojanto)
Bambang yang ketika itu menjadi pengacara calon Bupati Ujang Iskandar disebut mengarahkan puluhan saksi untuk meyakinkan Mahkamah Konstitusi agar memenangkan Ujang di Pemilu.
