TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsuddin mengaku telah mengetahui dugaan kasus terhadap Bambang Widjojanto sejak lama. "Itu kasus sudah lama. Komisi Hukum sudah dua kali membahas masalah itu," kata Azis, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Save KPK, Beredar Petisi #BebaskanBW)
Bambang ditangkap pagi tadi oleh Mabes Polri. Polisi menduga Bambang menyuruh saksi memberikan keterangan palsu terkait dengan sengketa pilkada Kotawaringin Barat.
Penangkapan itu terjadi selang sepekan setelah KPK menetapkan status tersangka terhadap calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. (Baca: Laporkan BW, Sugianto Konsultasi Politisi PDIP)
Azis menjelaskan, kasus itu dibahas DPR setelah menerima laporan Yusuf Subrianto Sabran terkait dengan sengketa kasus pilkada Kotawaringin Barat. Komisi hukum juga telah merespons dan meminta polisi menindaklanjuti laporan tersebut. "Waktu itu Kapolri masih dipimpin Bambang Hendarso Danuri." (Baca: BW Ditangkap, Pengacara: Ada Kejanggalan dan Teror)
Meski demikian, kala itu polisi belum bisa menyelesaikan kasus tersebut. Alhasil, komisi hukum hanya bisa mengkonfirmasi tuduhan itu kepada Bambang saat uji kelayakan dan kepatutan pimpinan komisioner KPK. "Kala itu dia berjanji bersedia memberikan keterangan di hadapan penyidik," kata Azis.
Menurut Azis, DPR tidak akan mencampuri proses hukum yang tengah berjalan. Ia berharap penyidikan kasus yang ditangani KPK maupun kepolisian mampu menyelesaikan kasus itu dengan menerapkan azas pembuktian. "Tentunya harus didukung minimal dua alat bukti," kata Azis.
RIKY FERDIANTO
Terpopuler:
BW Ditangkap, Jokowi Bicara Pertumbuhan Ekonomi
#SaveKPK dan #SayaKPK Dikibarkan di Gedung KPK
Pemkot Bogor Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Taman
Sejuta Turis Australia Kunjungi Bali Tiap Tahun
Berita terkait
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
6 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
11 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
13 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya