TEMPO.CO, Malang- Malang Corruption Watch (MCW) menuding reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang hanya sekedar seremonial dan menghamburkan uang rakyat.
Setiap tahun anggaran reses terus melonjak. Pada 2012 dana reses sebesar Rp 1,5 juta, 2013 naik menjadi Rp 1,7 juta dan 2014 melonjak Rp 2,1 juta. Anggaran tersebut dibagi untuk 45 anggota dewan.
"Tapi hasilnya reses tak signifikan menyerap aspirasi," kata Koordinator divisi korupsi politik, Taher Bugis, Jumat 16 Januari 2015. Setiap reses, katanya, anggota dewan hanya melibatkan 250 orang tak sebanding dengan jumlah warga Malang sebanyak 865 ribu jiwa warga Malang yang tersebar di lima kecamatan. (Baca: DPR Reses, Ini Jadwal Kegiatan Okky Asokawati)
Sehingga reses tak efektif untuk menyerap aspirasi para konstituennya. Selama tiga kali reses per tahun, anggota dewan tak menjawab bisa menjawab persoalan masyarakat Malan.
"Masa reses hanya dijadikan alat konsolidasi politik bagi anggota dewan," katanya. Dalam penelitian yang dilakukan MCW terhadap 300 responden warga Malang yang tersebar di lima kecamatan sebanyak 82 persen tak mengetahui reses anggota dewan. Selain itu, sebanyak 91 persen responden tak pernah dilibatkan dalam proses reses.
"Anggota dewan tak maksimal menjalankan reses. Partisipasi publik rendah," katanya. Pantauan MCW dalam pelaksaan reses 2014 menunjukkan sebanyak 55 persen agenda reses dilaksanakan di hotel, restoran dan rumah makan. Reses hanya berlangsung selama dua jam sehingga penyampaian aspirasi masyarakat tak maksimal. (Baca:Demokrat Ajukan Hak Bertanya Usai Reses)
Seharusnya, kata Taher, anggota dewan menggunaka ruang publik yang dekat dengan masyarakat seperti gedung pertemuan RW dan Kelurahan. Serta turun langsung ke permukiman warga untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menanggapi kritik MCW, Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono menjelaskan jika reses dilakukan sesuai peraturan untuk menyerap aspirasi. Sekaligus untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama ini ke konstituen. "Pertamuan dilakukan di gedung RT, RW. Anggaran tak cukup untuk menyewa hotel," katanya.
Dalam reses, katanya, ia juga menyalurkan aspirasi masyarakat dalam usaha pembangunan di daerahnya melalui kewenangan dewan dalam penganggaran dan pengawasan. Serta memasukkan usulan masyarakat dalam program pembangunan yang dibahas bersama eksekutif.
