TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan penunjukan Budi Gunawan yang berstatus tersangka sebagai calon Kepala Polri tidak ada kaitannya dengan program revolusi mental yang selalu didengung-dengungkan Presiden Joko Widodo. Yuddy meyakini pengangkatan itu tidak akan menjadi ganjalan dalam memperbaiki mental birokrat.
"Soal Kapolri sepenuhnya kebijakan presiden, tidak ada pengaruhnya pada revolusi mental aparatur negara," kata Yuddy di kantornya pada Kamis, 15 Januari 2015. (Baca: 4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri.)
Menurut Yuddy, sasaran reformasi mental adalah aparatur negara. Targetnya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sementara itu, penunjukan Kapolri adalah kebijakan tertinggi presiden.
Budi Gunawan adalah calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi. Saat memilih Budi, Jokowi tidak meminta pertimbangan dari KPK atau PPATK. Belakangan, Budi ditetapkan sebagai tersangka kasus transaksi keuangan mencurigakan oleh KPK. Meski berstatus tersangka, pencalonan Budi tidak dihentikan. Budi pun lolos uji fit and proper test oleh Komisi Hukum DPR. Hari ini, persetujuan Budi sebagai Kapolri akan disahkan dalam sidang paripurna DPR.
Politikus Partai Hanura ini menyadari banyak pandangan negatif dari masyarakat atas keputusan Jokowi. Meski begitu, ujar Yuddy, Presiden pasti selalu mendengar aspirasi masyarakat. Yuddy meminta masyarakat tetap percaya pada Jokowi. (Baca: DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kapolri.)
Yuddy meyakini Jokowi tidak gegabah dalam memilih Budi Gunawan. Nama Budi disodorkan oleh Komisi Kepolisian Nasional dan telah dicek rekam jejaknya. "Secara prosedur sudah benar," kata Yuddy.
