Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kedua kanan) berbincang dengan anggota dewan ketika menghadiri paripurna penetapan Calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. ANTARA/Wahyu Putro A
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat meminta Dewan Perwakilan Rakyat menunda persetujuan pengangkatan Komisaris Budi Gunawan sebagai kepala kepolisian. "Pengangkatan ini akan mencoreng sejarah Indonesia," kata juru bicara Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, dalam sidang paripurna, Kamis, 15 Januari 2015.
Musababnya, kata dia, untuk pertama kalinya Presiden mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri. "Apabila Budi Gunawan dipaksakan menjadi Kapolri, tak akan ada lagi kepercayaan masyarakat," kata Benny. Apalagi, ujar dia, institusi kepolisian juga dituntut dalam pemberantasan korupsi. (Baca: Pendukung Jokowi Bikin Surat Tolak BudiGunawan.)
Demokrat mengusulkan agar ada forum pendalaman dan klarifikasi menyangkut status Budi Gunawan dalam kasus transaksi mencurigakan. Benny ingin semua lembaga yang berkepentingan, seperti KPK, Komisi Kepolisian Nasional, DPR, Presiden, dan Budi Gunawan sendiri hadir dalam klarifikasi.
Sebelumnya, Fraksi Demokrat mengusulkan agar usulan Presiden ke DPR untuk mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri ditunda. Demokrat ingin KPK berkonsultasi dengan DPR, selanjutnya Dewan berkonsultasi dengan Presiden membahas status tersangka Budi Gunawan. "Agar eksekutif dan legislatif ketemu dan membahas masalah ini." (Baca: KPK Yakin Jokowi Tak Lantik BudiGunawan, Kenapa?)
Hingga kini, sidang paripurna masih diskors. Pimpinan sidang Taufik Kurniawan memutuskan antarpimpinan fraksi melakukan lobi.
