(foto kolase) Presiden Joko Widodo (kiri) dan Komjen Pol Budi Gunawan. (Dok. TEMPO)
TEMPO.CO,Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima tiga usulan ihwal pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Usulan ini muncul setelah KPK menetapkan Budi sebagai tersangka korupsi dan diduga menerima imbalan saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri 2003-2006 dan jabatan lain di kepolisian.
"Presiden sudah minta ke kami beberapa opsi," kata Andi di Istana Negara, Selasa, 13 Januari 2015. Tiga opsi yang disampaikan kepada Jokowi adalah, pertama, pencalonan Budi Gunawan ditarik dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, menunda pencalonan Budi hingga ada keputusan hukum tetap, dan ketiga, menunggu masa pensiun Kepala Polri Jenderal Sutarman pada Oktober dan mengajukan calon baru. (Baca: Budi Gunawan Dijerat: Jokowi Kelabakan, Mega Repot)
Sesaat setelah penetapan tersangka terhadap Budi, Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Jokowi. Kalla menegaskan, keputusan memilih calon Kepala Polri merupakan hak prerogatif Presiden. Jokowi, kata dia, belum bersikap atas status tersangka Budi. (Baca: Budi Gunawan Tersangka, Tiga 'Dosa' Ini Melilitnya)
Pertemuan juga digelar di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tiga pucuk pimpinan partai pendukung pemerintah berkumpul. Mereka adalah Sutiyoso, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem; dan M. Romahurmuziy, Ketua Umum PPP. Belum diketahui pembahasan dalam pertemuan tersebut. (Baca: Gara-gara Budi Gunawan, Jokowi-KPK Dua Kali Perang)
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto mendesak Jokowi segera menarik nama Budi Gunawan dari pencalonan. "Kami menunggu kejutan dari Jokowi," kata Agus.
Agus menantang Jokowi membuktikan komitmennya dalam memilih pejabat yang bersih dari kasus korupsi. Kepercayaan publik kepada Jokowi, kata Agus, telah berkurang sejak Presiden memilih Prasetyo sebagai Jaksa Agung tanpa meminta pertimbangan KPK dan PPATK. "Ini bukan pertama kalinya Jokowi menunjuk pejabat publik secara sepihak," ujarnya. (Baca juga: Budi Gunawan Tersangka, Bukan Sekali Jokowi 'Nabok Nyilih Tangan')
