Pejabat Sumenep Belokkan Dana APBD ke Deposito?  

Reporter

Selasa, 13 Januari 2015 07:15 WIB

diubah dari barbadosallegiance.wordpress.com

TEMPO.CO, Sumenep - Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Carto dilaporkan ke Polres Sumenep atas dugaan menyalahgunakan wewenang pengelolaan dana APBD Sumenep senilai Rp 441 miliar. "Laporannya kami terima tanggal 6 Januari 2015," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumenep Inspektur Satu I Gede Pranata Wiguna saat dimintai konfirmasi, Senin, 12 Januari 2015.

Tidak dirinci bagaimana dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Carto. Pranata beralasan, polisi perlu melakukan penyelidikan lebih jauh atas kasus tersebut. (Baca berita sebelumnya: Video Mesum Masuk Perangkap Gegerkan Sumenep)

Namun, menurut sejumlah informasi yang diperoleh Tempo, pelapor bernama Imam Syafi'ie, warga Kecamatan Pulau Talango. Dalam laporannya, Imam menuding Carto telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat dengan mendepositokan dana APBD Sumenep tahun anggaran 2012-2014 sebesar Rp 441.035.000.000 ke sepuluh bank di Jawa Timur.

Padahal dana tersebut semestinya disalurkan ke masing-masing dinas. Dana itu, menurut Carto, mengendap dan berbunga di beberapa bank cabang Sumenep, yakni Bank Jatim, BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah; cabang Surabaya, yaitu Bank Muamalat dan Bank Mandiri; serta cabang Pulau Arjasa: Bank Jatim.

Carto belum dapat dimintai konfirmasi. Saat dihubungi, nomor teleponnya mendadak tidak aktif.

MUSTHOFA BISRI

Terpopuler
Heboh Budi Gunawan, Gerindra: Fans Jokowi Tertipu!

Budi Gunawan Bikin Gedung Mabes Pakai Duit Sendiri

'Jokowi Ingkar Janji Bukan Hanya Sekali Ini'

Calon Kapolri: 3 Perbedaan Pilihan Jokowi-SBY

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya