TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menuding Presiden Joko Widodo berlaku diskriminatif. Hal ini bila Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemilihan Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Sutarman.
"Mengapa Jokowi membedakan pemilihan menteri dan Kapolri? Apa yang dia takutkan?" ujar Emerson ketika dihubungi pada Jumat, 9 Januari 2015. (Baca : Soal Calon Kapolri, Kompolnas: Kami Tidak Memihak)
Menurut Emerson, dalam pemilihan menteri, undang-undang tidak mengatur Jokowi harus melibatkan kedua lembaga tersebut. Akan tetapi, Jokowi tetap berinisiatif mengecek latar belakang calon menteri pilihannya dengan meminta pendapat KPK dan PPATK. (Baca juga: Jokowi Diingatkan Tolak Budi Gunawan untuk Kapolri)
Bila sekarang pemilihan Kapolri dilakukan tanpa berkonsultasi dengan dua lembaga itu, Emerson menilai Jokowi tidak bebas merdeka dalam menentukan pilihan. "Memang pilihan itu hak prerogratif presiden, tapi nuansa titipan partai politik kentara sekali bila Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK," kata Emerson.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan berdasarkan undang-undang, Jokowi cukup meminta pertimbangan Kompolnas dalam memilih Kapolri. Penunjukan Kapolri, kata Andi, bukanlah mekanisme seleksi melainkan penunjukan langsung dari presiden sehingga tidak perlu meminta pertimbangan lembaga lain.
Emerson khawatir Kapolri terpilih nantinya adalah orang yang pernah terlibat masalah korupsi bila latar belakangnya tidak ditelusuri. Selain KPK dan PPATK, Jokowi juga diimbau melibatkan Dirjen Pajak dan Komnas HAM untuk memeriksa rekam jejak calon Kapolri. "Kalau ingin mendapatkan figur Kapolri terbaik, Jokowi harus melibatkan lembaga-lembaga tersebut," kata Emerson.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
Terpopuler
Heboh, Dosen IAIN Ajak Mahasiswa Belajar di Gereja
Penyelam Belut Air Asia Jumpa Hiu: Assalamualaikum
Beresi Kisruh Penerbangan, Jonan Ikuti Cara Susi
Perjanjian Pranikah Korban Air Asia Susahkan Risma
Berita terkait
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor
36 menit lalu
Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya
Baca SelengkapnyaPansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli
40 menit lalu
Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi
Baca SelengkapnyaGuru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif
1 jam lalu
Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN
2 jam lalu
Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaMasalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior
2 jam lalu
Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.
Baca SelengkapnyaSyarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?
3 jam lalu
PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?
Baca SelengkapnyaLapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA
4 jam lalu
Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating
Baca SelengkapnyaJokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK
4 jam lalu
Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK
Baca SelengkapnyaApindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai
6 jam lalu
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.
Baca SelengkapnyaJokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya
8 jam lalu
Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya