TEMPO.CO, Banda Aceh - Sepuluh tahun setelah bencana tsunami terjadi, Ombudsman Perwakilan Aceh menilai persoalan yang dihadapi para korban belum selesai. "Kami masih menerima laporan masalah dari korban," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Taqwadin Husin, Jumat, 26 Desember 2014.
Beberapa keluhan yang muncul adalah para korban menuntut rumah dan ganti rugi tanah. Sebagian korban juga masih tinggal di barak. Lalu ada juga laporan mengenai rumah bantuan yang diserobot pihak lain. (Baca: 10 Tahun Tsunami Aceh, JK Ziarah ke Makam Lambaro)
Menurut Taqwadin, sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Perwakilan Aceh telah menerima lima laporan terkait dengan korban tsunami menjelang peringatan 10 tahun bencana besar itu. Laporan-laporan itu mewakili nasib sekitar 1.500 korban tsunami.
Misalnya, laporan dari masyarakat Deah Mamplam, Kecamatan Leupung, Aceh Besar. Mereka mengeluh perumahan bantuan yang ditempati oleh 333 kepala keluarga ternyata tanahnya masih bermasalah. "Tanah milik warga setempat belum dibayar pemerintah daerah." (Foto: Aceh Pasca-Tsunami, Dilihat dari Udara)
Selanjutnya, juga ada laporan dari 123 keluarga yang belum pernah menerima bantuan di Ulee Lheu. Kemudian laporan dari warga yang masih tinggal di Barak Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. "Mereka mengaku telah mendapat jatah rumah, tapi kemudian diserobot orang lain."
Taqwadin mengatakan telah menyurati dan mengadakan rapat dengan pihak pemerintah Aceh Besar untuk kasus tersebut. Pemerintah setempat berjanji akan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut setelah melakukan pantauan ke lapangan. "Kami telah meminta pemerintah daerah untuk serius menyelesaikan."
Yanti, korban tsunami yang masih menghuni Barak Bakoy, mengatakan masih sangat berharap untuk mendapatkan rumah. "Sudah sepuluh tahun, hanya bersabar. Tidak tahu harus berbuat apa."
Menurut Yanti, berbagai keluhan telah disampaikan kepada semua pihak, termasuk media. Saban peringatan tsunami, barak tersebut selalu diliput media untuk menggambarkan kondisi mereka. "Tapi, sampai kini, kami masih di sini."
ADI WARSIDI
Berita Terpopuler
Keliling Gereja, Aher Ucapkan Selamat Natal
Menteri Pariwisata Target 10 Juta Wisman di 2015
Penunggak Pajak Dicekal, Termasuk Bos Epiwalk
Mabuk Lem, Anak Dicambuk Ibunya hingga Tewas
Berita terkait
Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI
27 Agustus 2023
Latar belakang pelaporan itu berkaitan dengan adanya kejanggalan dalam tahapan seleksi anggota Bawaslu Kota Solo.
Baca SelengkapnyaOrang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan
4 Agustus 2023
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengingatkan penyelenggara sekolah.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman
30 Juli 2023
Ombudsman kemudian menyarankan agar pemerintah lebih memperjelas semua wilayah IKN sebelum ibu kota baru ini terbentuk.
Baca SelengkapnyaOmbudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat
14 Februari 2023
Jajak pendapat Komisi Ombudsman menunjukkan, 90 persen responden menyatakan setuju dengan pemberian insentif kendaraan listrik bagi konsumen.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah
29 Desember 2021
Acara Ombudsman ini dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaCegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan
30 November 2021
Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pembentukan tim pengawas gabungan untuk mencegah adanya penyelewengan dari program pupuk bersubsidi.
Baca SelengkapnyaKesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh
1 Oktober 2021
Novel Baswedan dkk per 30 September tak lagi sebagai pegawai KPK. Ia mengatakan sedih, bukan karena dirinya diberhentikan pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Sarankan Lansia di DKI Daftar Vaksinasi Covid-19 Lewat RT, Sebab..
8 Maret 2021
Teguh mengatakan sampai hari ini banyak menerima keluhan para lansia tak bisa vaksinasi Covid-19 setelah mendaftar online lewat situs Kemenkes.
Baca SelengkapnyaAlvin Lie Sebut Alasan Kemenkumham Soal Harun Masiku Tak Rasional
20 Februari 2020
Anggota Ombudsman Alvien Lie mengatakan alasan Kemenkumham soal kepulangan Harun Masiku tak masuk akal.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Temukan Masalah di Proyek PKH Garapan Kemensos dan Bank
10 Desember 2019
Ombudsman meminta Menteri BUMN Erick Thohir menjatuhkan sanksi kepada Direksi BRI Cabang Sampang.
Baca Selengkapnya