10 Tahun Tsunami Aceh, Ini Masalah yang Tersisa  

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 26 Desember 2014 09:56 WIB

Suasana pusat kota Banda Aceh yang hancur setelah dihantam gempa dan diterjang gelombang Tsunami, 28 Desember 2004. Gempa dan tsunami yang terjadi sepuluh tahun lalu telah memporak porandakan Aceh. Dok.TEMPO/Arie Basuki

TEMPO.CO, Banda Aceh - Sepuluh tahun setelah bencana tsunami terjadi, Ombudsman Perwakilan Aceh menilai persoalan yang dihadapi para korban belum selesai. "Kami masih menerima laporan masalah dari korban," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Taqwadin Husin, Jumat, 26 Desember 2014.

Beberapa keluhan yang muncul adalah para korban menuntut rumah dan ganti rugi tanah. Sebagian korban juga masih tinggal di barak. Lalu ada juga laporan mengenai rumah bantuan yang diserobot pihak lain. (Baca: 10 Tahun Tsunami Aceh, JK Ziarah ke Makam Lambaro)

Menurut Taqwadin, sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Perwakilan Aceh telah menerima lima laporan terkait dengan korban tsunami menjelang peringatan 10 tahun bencana besar itu. Laporan-laporan itu mewakili nasib sekitar 1.500 korban tsunami.

Misalnya, laporan dari masyarakat Deah Mamplam, Kecamatan Leupung, Aceh Besar. Mereka mengeluh perumahan bantuan yang ditempati oleh 333 kepala keluarga ternyata tanahnya masih bermasalah. "Tanah milik warga setempat belum dibayar pemerintah daerah." (Foto: Aceh Pasca-Tsunami, Dilihat dari Udara)

Selanjutnya, juga ada laporan dari 123 keluarga yang belum pernah menerima bantuan di Ulee Lheu. Kemudian laporan dari warga yang masih tinggal di Barak Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. "Mereka mengaku telah mendapat jatah rumah, tapi kemudian diserobot orang lain."

Taqwadin mengatakan telah menyurati dan mengadakan rapat dengan pihak pemerintah Aceh Besar untuk kasus tersebut. Pemerintah setempat berjanji akan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut setelah melakukan pantauan ke lapangan. "Kami telah meminta pemerintah daerah untuk serius menyelesaikan."

Yanti, korban tsunami yang masih menghuni Barak Bakoy, mengatakan masih sangat berharap untuk mendapatkan rumah. "Sudah sepuluh tahun, hanya bersabar. Tidak tahu harus berbuat apa."

Menurut Yanti, berbagai keluhan telah disampaikan kepada semua pihak, termasuk media. Saban peringatan tsunami, barak tersebut selalu diliput media untuk menggambarkan kondisi mereka. "Tapi, sampai kini, kami masih di sini."

ADI WARSIDI

Berita Terpopuler
Keliling Gereja, Aher Ucapkan Selamat Natal
Menteri Pariwisata Target 10 Juta Wisman di 2015
Penunggak Pajak Dicekal, Termasuk Bos Epiwalk
Mabuk Lem, Anak Dicambuk Ibunya hingga Tewas

Berita terkait

Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI

27 Agustus 2023

Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI

Latar belakang pelaporan itu berkaitan dengan adanya kejanggalan dalam tahapan seleksi anggota Bawaslu Kota Solo.

Baca Selengkapnya

Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

4 Agustus 2023

Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengingatkan penyelenggara sekolah.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman

30 Juli 2023

Ombudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman

Ombudsman kemudian menyarankan agar pemerintah lebih memperjelas semua wilayah IKN sebelum ibu kota baru ini terbentuk.

Baca Selengkapnya

Ombudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat

14 Februari 2023

Ombudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat

Jajak pendapat Komisi Ombudsman menunjukkan, 90 persen responden menyatakan setuju dengan pemberian insentif kendaraan listrik bagi konsumen.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah

29 Desember 2021

Ombudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah

Acara Ombudsman ini dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca Selengkapnya

Cegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan

30 November 2021

Cegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan

Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pembentukan tim pengawas gabungan untuk mencegah adanya penyelewengan dari program pupuk bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Kesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh

1 Oktober 2021

Kesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh

Novel Baswedan dkk per 30 September tak lagi sebagai pegawai KPK. Ia mengatakan sedih, bukan karena dirinya diberhentikan pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Sarankan Lansia di DKI Daftar Vaksinasi Covid-19 Lewat RT, Sebab..

8 Maret 2021

Ombudsman Sarankan Lansia di DKI Daftar Vaksinasi Covid-19 Lewat RT, Sebab..

Teguh mengatakan sampai hari ini banyak menerima keluhan para lansia tak bisa vaksinasi Covid-19 setelah mendaftar online lewat situs Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Alvin Lie Sebut Alasan Kemenkumham Soal Harun Masiku Tak Rasional

20 Februari 2020

Alvin Lie Sebut Alasan Kemenkumham Soal Harun Masiku Tak Rasional

Anggota Ombudsman Alvien Lie mengatakan alasan Kemenkumham soal kepulangan Harun Masiku tak masuk akal.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Temukan Masalah di Proyek PKH Garapan Kemensos dan Bank

10 Desember 2019

Ombudsman Temukan Masalah di Proyek PKH Garapan Kemensos dan Bank

Ombudsman meminta Menteri BUMN Erick Thohir menjatuhkan sanksi kepada Direksi BRI Cabang Sampang.

Baca Selengkapnya