'Jokowi Lebih Pantas Pimpin PDIP Dibanding Mega'  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 15 Desember 2014 18:27 WIB

Presiden RI, Jokowi, berada pada urutan ke-7 polling Person of The Year TIME 2014 sementara dengan jumlah pemilih 3,1 %. Oscar Siagian/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei nasional regenerasi partai politik dari Cyrus Network menyatakan Joko Widodo dianggap lebih mampu memimpin PDI Perjuangan dibandingkan dengan Megawati Soekarnoputri. Hasil survei itu menyebutkan Jokowi memperoleh dukungan 26,1 persen suara jika Megawati mencalonkan diri menjadi ketua umum. Megawati menduduki posisi ketiga dengan 16,7 persen suara.

Megawati dikalahkan Puan maharani, anak kandungnya, yang mengumpulkan 18,6 persen suara dari 1.200 responden yang disurvei. "Temuan ini sangat menarik, ada indikasi separuh pendukung PDIP melihat regenerasi partai penting untuk ditindaklanjuti," kata Chief Executive Operation Cyrus Network Hasan Nasbi di kafe d'Consulate, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2014.

Dalam survei itu, responden pun menganggap Jokowi mampu memimpin PDIP andaikan Megawati tidak mencalonkan diri lagi. Jokowi menduduki posisi pertama dengan 29,3 persen suara. Sedangkan Puan mengekor di posisi kedua dengan 24,5 persen. Disusul oleh tokoh lainnya, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (12,4 persen), dan politikus senior Pramono Anung (8,3 persen). (Baca: Survei Cyrus: Saatnya Mega dan ARB Lengser)

Riset regenerasi partai itu dilakukan pada 1-7 Desember 2014 terhadap 1.200 responden di 33 provinsi. Wawancara dengan responden dilakukan secara tatap muka. Tingkat kepercayaan survei sebanyak 95 persen dengan margin of error 3,1 persen.

Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, tidak terlalu sepakat dengan penelitian tersebut. Sebab, riset ini tidak memfokuskan sistem yang dibangun partai, melainkan hanya melihat figur tokoh. "Ini tidak sehat bagi partai ke depannya, bisa menjadi jebakan gawat untuk partai," ujar Eva.

Sekalipun mendulang suara tertinggi, kata Eva, Jokowi tak akan mau menjabat sebagai ketua umum. Justru, Jokowi yang meminta Mega untuk memimpin PDIP. "Karena kepemimpinan Bu Mega berbeda dengan ketum partai lain. Beliau berhasil membentuk solidaritas partai dan tidak otoriter."

DEWI SUCI RAHAYU

Baca juga:
Gugatan Ditolak, Untag Banding atas Unair
Heboh Miss World 2014, Siapa Juaranya?
15 Daerah Dapat Transmigrasi Award 2014
Nadia Mulya: Buka Kasus Century!

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

3 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

6 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

8 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

33 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

33 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

39 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

41 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

42 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

42 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

43 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya