TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menyatakan sedang mengusut transaksi mencurigakan delapan kepala daerah. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono mengungkapkan, salah satu kepala daerah itu adalah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. “Iya, dia ada dalam daftar,” kata Widyo kepada Tempo, Kamis, 11 Desember 2014. (Baca: PPATK Laporkan 10 Transaksi Mencurigakan ke Kejaksaan)
Seorang penegak hukum di Kejaksaan menyebutkan politikus Partai Amanat Nasional itu diduga menerima US$ 4,5 juta dari rekening perusahaan tambang melalui empat kali transfer yang disamarkan sebagai polis asuransi sepanjang 2010. Widyo membenarkan info bahwa nama Nur Alam masuk daftar yang disetorkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun ia enggan mengungkapkan tuduhan terhadap Nur Alam.
Kemarin, Nur Alam belum bisa dimintai konfirmasi. Petugas Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Abu Hasan, mengklaim bosnya sedang berada di luar kota. Nur Alam seharian tidak muncul di kantornya. "Kami serahkan pada proses hukum,” kata Abu Hasan. Tapi, ketika dimintai konfirmasi oleh Tempo soal ini awal September lalu, Nur Alam mengelak. “Tidak tahu soal itu,” katanya.
Transaksi janggal kepala daerah itu dilaporkan PPATK ke Kejaksaan pada akhir 2012. Pada 2 Desember lalu, Kepala PPATK Muhammad Yusuf mendatangi Jaksa Agung Prasetyo, yang baru sepekan dilantik, untuk memperbarui data soal itu.
PPATK menyerahkan laporan delapan rekening kepala daerah ke Kejaksaan. Dua laporan diserahkan ke Markas Besar Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Total transaksi di sepuluh rekening gendut itu di atas Rp 1 triliun. (baca pula: Jaksa Kebut Rekening Gendut Rp 1 T Kepala Daerah)
Baca laporan lengkapnya di Koran Tempo edisi hari ini.
