TEMPO.CO,Jakarta - Hasil sigi Lembaga Survei Indonesia dan International Foundation for Electoral System menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. (Baca: Akhirnya Ical Mendukung Perpu Pilkada Langsung)
Peneliti International Foundation, Sandra Nahdar, mengatakan 84 persen responden survei mendukung pilkada langsung. "Hanya 6 persen yang memilih pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Sandra, saat memaparkan hasil survei ini di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 10 Desember 2014. (Baca Juga: Partai Ini Berpotensi Gagalkan Perpu Pilkada)
Menurut Sandra, mayoritas responden mendukung pilkada langsung lantaran mekanisme itu membuat mereka bisa memilih pemimpin secara langsung. "Mereka bisa memilih masa depan dengan pemimpin yang mereka pilih secara langsung," ujarnya.
Hasil survei, kata Sandra, juga menyebutkan pilkada melalui DPRD tak akan mengurangi politik uang. "Sebanyak 52 persen responden menyatakan pilkada lewat DPRD tak akan mengurangi praktek politik uang," ucap dia. "Hanya 29 persen responden yang setuju pilkada lewat DPRD bisa mengurangi praktek politik uang."
Survei dilakukan pada 25 Oktober-3 November 2014 di 34 provinsi. Jumlah responden sebanyak 2.000 orang yang mewakili para pemilih berusia 17 tahun ke atas dan ditetapkan secara proporsional berdasarkan provinsi. Survei diklaim memiliki tingkat kesalahan 2,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Adapun mekanisme pilkada langsung yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pilkada langsung tengah menjadi perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat. Sejumlah partai di koalisi pendukung Prabowo Subianto menolak beleid ini dan berniat mengembalikan mekanisme pilkada ke DPRD.
