Usul BPJS Jadi Kartu Subsidi, Anang Dibilang Lucu

Reporter

Minggu, 7 Desember 2014 16:17 WIB

Anggota DPR terpilih dari Partai Amanat Nasional (PAN) Anang Hermansyah, mengikuti Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Tegal - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Anang Hermansyah, mengusulkan agar kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa mewakili bermacam kartu dari program bantuan pemerintah. "Jadi tidak perlu kakehan (kebanyakan) kartu," kata Anang dalam acara diskusi ihwal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan program kompensasi untuk rakyat di Pendopo Balai Kota Tegal pada Ahad, 7 Desember 2014. (Baca: Anang: Interpelasi, Harus Itu)

Jika satu kartu BPJS bisa mewakili seluruh kartu bantuan pemerintah, Anang mengatakan, warga tidak akan repot membawa banyak kartu. "Mau beli bensin bersubsidi? cukup tunjukkan kartu BPJS," ujar Anang mencontohkan salah satu penerapan kartu BPJS sesuai dengan usulannya. (Baca: Nostalgia Tempat Dugem Anang-Ashanty)

Anang menyadari usulannya sulit diterima secara nasional. Meski demikian, dia berharap usulan nyeleneh itu bisa dimulai di daerah, salah satunya di Kota Tegal. Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno hanya tersenyum menanggapi permintaan Anang.

Namun tidak demikian dengan reaksi Sekretaris Dewan Kesenian Kota Tegal, Joshua Igho. Mendengar usulan Anang, seniman yang didapuk sebagai pemain organ untuk mengiringi acara diskusi tersebut seketika mengkerutkan dahinya.

"Berarti Mas Anang belum paham apa itu BPJS," kata Joshua seusai acara diskusi. Joshua berujar kartu BPJS tidak bisa menjadi patokan bahwa pemegangnya adalah warga miskin yang layak mendapat bantuan dari pemerintah. "Orang kaya juga mendaftar BPJS," ujarnya.

Joshua mengaku tidak habis pikir dengan logika berpikir Anang. "Masak orang kaya bermobil mewah bebas memborong BBM bersubsidi di SPBU hanya karena menunjukkan kartu BPJS, itu kan lucu," kata Joshua.

Ditemui seusai acara diskusi rakyat, Anang mengatakan, kalau BPJS memang untuk masyarakat miskin, pendataannya musti akurat. "Supaya subsidi BBM tidak salah (sasaran). Kalau BPJS pendataannya betul kan untuk mendapat minyak bersubsidi bisa menggunakan itu," kata Anang.

Ihwal BPJS tidak hanya berlaku untuk warga miskin, Anang menjawab, "Lha iya, tapi kan bisa ketahuan," ujar Anang. Lantas bagaimana cara mengetahui pemegang kartu BPJS itu warga miskin atau kaya, apa musti dilihat dari kelas perawatan yang dipilih, Anang menjawab lagi, "Lha iya. Gimana sih, kamu wartawan masak tidak tahu," kata Anang yang mengaku belum mendaftar BPJS.

DINDA LEO LISTY

Berita Terpopuler
Kalahkan Malaysia, Indonesia ke Final Axiata Cup
Ini Daftar Pemenang FFI 2014
Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla
'Sikap SBY Jadi Akar Masalah Perpu Pilkada'

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

22 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya