TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan ada sejumlah masalah hukum jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ditolak Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurut Arief, salah satu masalah tersebut adalah adanya celah kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. (Baca: Jokowi Untung Golkar Tolak Perpu Pilkada, Kok Bisa? )
"Ada konsekuensi hukum lanjut. Artinya, bisa saja ada undang-undang dengan nomor lain," kata Arief di kantornya, Jumat, 5 Desember 2014. "Kalau menerbitkan undang-undang nomor lain berarti kan bisa segera diundangkan kembali."
Arief mengatakan, jika perpu pilkada ini ditolak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bisa menjadi rujukan atau kembali berlaku.
Artinya, pemerintah harus menyiapkan undang-undang dengan nomor lain sebagai bentuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah segera. Beleid ini diajukan dalam rapat paripurna yang membahas perpu pilkada. (Baca: Perpu Ditolak, Pilkada Langsung Tidak Terancam)
"Sesuai peraturan perundangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kita juga memang belum punya yurisprudensi kalau perpu itu ditolak DPR," kata Arief.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai skenario apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau perpu pilkada itu ditolak Dewan Perwakilan Rakyat.
Pemerintah tidak ingin ada kekosongan hukum. Salah satu skenarionya adalah pemerintah menerbitkan perpu lagi. (Baca: Tolak Perpu Pilkada, Kubu Prabowo Sebut SBY Pembohong)
Selain menyusun rancangan perpu baru, Kementerian Dalam Negeri juga sudah menyiapkan draf sejumlah aturan pilkada. Salah satunya penggunaan mekanisme campuran, yakni gubernur dipilih langsung, sementara bupati/wali kota lewat DPRD.
Tahun depan, pemerintah berencana menggelar pemilihan kepala daerah langsung serentak. Tahapan pemilihannya sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Apabila perpu pilkada ditolak, pemilihan serentak dipastikan ditunda.
REZA ADITYA
Berita terpopuler lainnya:
Ical Ketum Golkar, Peristiwa Tragis Mengiringi
Ciri-ciri Taksi Express Asli dan Palsu
Jadi Gubernur FPI, Berapa Gaji Fahrurrozi?
KPK Bantah Boediono Sudah Tersangka Kasus Century
Berita terkait
Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang
14 menit lalu
Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain
19 jam lalu
PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.
Baca SelengkapnyaKelakar Saldi Isra saat Pemohon Absen di Sidang Sengketa Pileg: Nanti Kita Nyanyi Lagu Gugur Bunga
21 jam lalu
Hakim MK Saldi Isra berkelakar saat ada pemohon gugatan yang absen dalam sidang sengketa pileg hari ini.
Baca SelengkapnyaHakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius
23 jam lalu
Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut
1 hari lalu
PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara
1 hari lalu
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.
Baca SelengkapnyaSaat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP
2 hari lalu
Kuasa hukum mengaku mendapat informasi pencabutan itu dari kliennya saat sidang MK tengah berlangsung.
Baca SelengkapnyaPKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya
2 hari lalu
Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.
Baca SelengkapnyaPPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini
2 hari lalu
PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.
Baca SelengkapnyaPPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat
2 hari lalu
PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.
Baca Selengkapnya