TEMPO.CO, Bukittinggi - Dewan Pers mengidentifikasi sejumlah masalah yang dihadapi pers Indonesia saat ini, baik secara internal dan eksternal. "Secara eksternal, salah satu tantangan utamanya adalah soal dominasi pemilik modal yang menguasai atau memiliki media," kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam acara Seminar Nasional Kewirausahaan di Bidang Media bagi Jurnalis, di Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis, 27 November 2014. Seminar ini merupakan bagian dari acara Kongres IX Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Menurut Bagir Manan, ada sejumlah masalah yang muncul dari dominannya modal dalam industri media. Setidaknya ada beberapa persoalan yang muncul dari dominasi modal itu, yang meliputi aspek ekonomi dan politik media, serta mempengaruhi fungsi media sebagai penyedia dan penyebar informasi.
Bagir menyatakan penguasaan besar modal dalam industri media membuatnya sangat bermotif ekonomi. Dengan motif seperti itu, maka fungsi pers berpusat pada upaya untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Motif ini yang membuat media kerap menjadikan rating sebagai pertimbangan utama, bukan mutu programnya.
Dominasi modal ini pula, kata Bagir, yang membuat fungsi utama pers tidak lagi untuk memperoleh dan menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada publik. "Suatu informasi akan dimuat atau tidak dimuat semata-mata ditentukan oleh "transaksi ekonomi" dengan sumber berita, baik dengan cara yang dibenarkan oleh hukum maupun yang bertentangan dengan hukum," kata Bagir.
Dampak lain yang juga tak kalah penting adalah dampaknya secara politik. Bagir menilai pemilik modal yang menguasai pers menjadikan pers sebagai instrumen politik untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Politisasi ini tidak lagi mengindahkan prinsip-prinsip independensi, obyektivitas, fairness, dan hak publik terhadap pers.
Dalam kesempatan itu, Bagir juga menyinggung fenomena politik mutakhir, yaitu kegaduhan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat yang berlangsung hingga kini. Koalisi Indonesia Hebat adalah kumpulan partai pendukung Joko Widodo, yang kini presiden. Sedangkan Koalisi Merah Putih, kumpulan partai pendukung Prabowo Subianto. "Saat politik gaduh, pers semestinya tidak menjadi bagian, melainkan jadi penuntun," kata Bagir.
Dominasi pemilik media adalah salah satu masalah eksternal yang harus dihadapi pers. Di luar itu, kata Bagir, masih ada sejumlah masalah internal yang harus dihadapi. Antara lain: bagaimana mengatasi penyalahgunaan pendirian media oleh sejumlah orang; bagaimana mengantisipasi dampak dari media sosial agar tak menjadi penyebar informasi yang bersifat anarkistis; dan bagaimana mempertahankan agar pers tetap bisa berfungsi sebagai penjaga peradaban.
Dalam kesempatan terpisah, Bagir juga menyebut bahwa tahun ini Dewan Pers menerima sekitar 1.000 laporan masyarakat. Mereka melaporkan media yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Dari jumlah itu, sebanyak 90 persen di antaranya bisa diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pers. Dari laporan masyarakat itu, sekitar 80 persen memang karena kesalahan media. Kata Bagir, media mengakui kekeliruan itu dan mau melakukan koreksi dan memberikan hak jawab.
Anwar Siswadi | Andri El Faruqi | Abdul Manan
Berita Lainnya:
Jokowi: Siapa Bilang Melarang Menteri ke DPR
Ical Dikudeta, Koalisi Prabowo Bisa Megap-megap
KPK: Kalau Saham BCA Anjlok, Itu Risiko
Jokowi ke Meranti, Warga Setempat Terharu
Yoris Raweyai: AMPG Ical Orang Bayaran
