TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pemerintah mengintervensi persoalan internal Partai Golongan Karya soal penentuan waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar. Ia mengklaim pelarangan Munas di Bali pada 30 November-3 Desember 2014 sebagai pertimbangan keamanan dan pariwisata pemerintah. "Jangan sekarang, tanggal 30 November 2014, karena tidak mudah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Rabu, 26 November 2014. (Baca: Munas Dilarang, Kubu Ical: Itu Kebodohan Menteri)
Dewan Pimpinan Pusat Golkar kubu Aburizal Bakrie menetapkan Munas akhir bulan di Bali secara sepihak dalam rapat pleno, Selasa lalu. Keputusan ini menuai protes dan kecaman. Bahkan sejumlah kader partai membentuk pimpinan tandingan, yaitu Presidium Penyelamatan Partai Golkar. Presidium menolak rencana Ical dengan menetapkan Munas pada pertengahan Januari 2014. (Baca: Ical Dikudeta, Koalisi Prabowo Bisa Megap-megap)
Keputusan Presidium seolah didukung pemerintah melalui instruksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy yang melarang kepolisian mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali. Mantan politikus Partai NasDem tersebut menilai potensi konflik antaranggota Golkar akan mengganggu pariwisata dan keamanan Bali yang kedatangan banyak turis pada akhir tahun.
JK sepakat dengan instruksi Tedjo. Ia menganggap konflik Golkar akan membuat citra Bali dan Indonesia menjadi buruk di mata internasional. Namun ia ogah menyatakan waktu dan tempat yang tepat untuk pelaksanaan Munas Golkar. Ia mengklaim sikap dan keputusan pemerintah murni demi jaminan keamanan, tak ada motif politik atau kepentingan. (Baca: 3 'Dosa' Berat yang Membelit Ical)
"Kalau kayak kemarin ada yang bawa parang dan lempar-lemparan batu, bagaimana Bali?" ujar JK. Sebagai mantan Ketua Umum Golkar, ia menyatakan pengurus Golkar harus memfasilitasi kepentingan semua kubu untuk menetapkan pelaksanaan Munas. "Tentang Munas Golkar tandingan, tentu itu efek dari kurang kepercayaan," ujar JK.
