TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Keuangan DPR Fadel Muhammad menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang melarang menterinya menghadiri undangan rapat DPR. Langkah itu dinilai Fadel akan mempersulit pemerintah dalam menyusun dan menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). "Kita, kan, juga harus menyiapkan APBN-P. Kalau situasinya seperti ini terus gimana? Kasihan rakyat?" ujar Fadel ketika dihubungi, Selasa, 25 November 2014.
Menurut Fadel, pemerintah tak bisa sembarang menggunakan anggaran negara untuk mendukung program-program andalannya, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan lainnya. Alasannya, program tersebut belum tercantum dalam nomenklatur anggaran 2015. "Semua yang diinginkan pemerintah tak akan mendapatkan dukungan anggaran. Keengganan merangkul DPR justru akan menyandera program mereka," katanya.
Seluruh Menteri dan Kepala Badan Pemerintahan hingga kini belum bersedia menghadiri rapat kerja dengan DPR. Pemerintah baru mau membuka diri jika konflik di DPR sudah selesai. Konflik yang terjadi di tubuh lembaga wakil rakyat itu dipicu oleh perebutan kursi pimpinan alat kelengkapan antara koalisi fraksi pendukung Prabowo dan fraksi pendukung pemerintah.
Sejak pembentukan alat kelengkapan, kata Fadel, Komisi Keuangan telah berulang kali menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Nasional. Namun keduanya enggan meladeni undangan tersebut dan meminta penjadwalan ulang.
Meski demikian, Fadel berujar, sikap dua kementerian itu tidak menghambat kerja parlemen. "Sejauh ini kami pernah rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan," katanya.
Menurut Fadel, pemerintah mestinya bisa bersikap arif dan bijaksana melihat situasi yang berkembang di parlemen. Sebab, kedua kubu koalisi yang bersitegang saat ini sudah menyatakan islah dan mulai bekerja secara normal.
