Ketua DPR, Setya Novanto (tengah) bersama Wakil Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon berfoto sebelum rapat pimpinan DPR di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. DPR resmi menetapkan 11 komisi dan akan diajukan pada sidang paripurna, Kamis (16/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi partai pendukung Prabowo Subianto di Parlemen menuding koalisi pengusung Presiden Joko Widodo menghambat gerak kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Politikus Partai Demokrat, Agus Hermanto, menuturkan kesepakatan islah bisa lebih cepat jika pihak Jokowi tidak banyak permintaan.
Menurut Agus, yang juga wakil ketua DPR ini, awalnya kubu Jokowi hanya meminta penambahan kursi pimpinan Dewan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Agus mengatakan koalisi Merah Putih-sebutan gabungan partai pengusung Prabowo-hanya menyepakati penambahan kursi pimpinan. Jika kubu Jokowi tidak meminta perubahan lainnya, Agus memastikan pekan depan sudah ada rapat paripurna.
Setelah paripurna, kata Agus, unsur-unsur seperti badan legislatif dan badan anggaran bisa mulai bekerja tanpa friksi. "Tapi karena belum ada kesepakatan ya tidak bisa jalan normal."
Agus meminta kubu Jokowi untuk tidak mempermasalahkan apa yang sudah menjadi kewenangan Dewan seperti hak untuk mengajukan angket dan interpelasi. Menurut Agus, langkah Koalisi Jokowi bisa menabrak konstitusi.
Awalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku pemimpin koalisi meminta perubahan nomenklatur jumlah kursi pimpinan sehingga mereka juga mendapat jatah. Belakangan, mereka juga mendesak revisi beberapa pasal lain seperti Pasal 98 Undang-Undang MD3.
Di dalam pasal tersebut, DPR punya kewenangan interpelasi jika pemerintah tidak menjalankan keputusan rapat kerja komisi. Sehingga dinilai mudah menggulingkan presiden dan pembantunya.
