Massa peserta aksi menuntut Ahok mundur membawa spanduk tuntutan di depan gedung DPRD DKI Jakarta, 10 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik berorasi di depan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ). GMJ terdiri dari beberapa ormas Islam, termasuk di antaranya, Front Pembela Islam (FPI).
Mereka menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 10 November 2014, menolak rencana pemerintah pusat mengangkat Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Kami dari Koalisi Merah Putih akan berjuang mati-matian, menggunakan kewenangan kami. Insya Allah dalam waktu tak terlalu lama, keinginan saudara-saudara (melengserkan Ahok) segera terwujud," kata Taufik yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu di depan massa.
Taufik ditemani Abraham Lunggana dari Partai Persatuan Pembangunan, Nasrullah dari Partai Keadilan Sejahtera. Mereka menemui massa, setelah sebelumnya, menerima Ketua FPI Rizieq Shihab dan sejumlah pimpinan GMJ.
Abraham Lunggana, dikenal dengan sapaan Lulung, sepakat dengan tuntutan massa GMJ, karena sesuai dengan undang-undang. Lulung merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Menurut Lulung, KMP memiliki alasan kuat untuk melengserkan Ahok secara konstitusional. "Selama ini KMP sering mereka sebut sebagai sumber masalah. Padahal Ahok sumber polemiknya," kata dia.
Adapun Rizieq dalam orasi mengatakan keyakinannya bisa secara sepihak melengserkan Ahok. "Ahok bilang tak mau berunding dengan kami. Memang kita berunding? Yang mau berunding dengan ente siapa? Kami siap lengserkan dia," ucapnya.
