Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, meluncurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2014. Pemerintah meresmikan pembagian KIP dan KIS yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Meski sering mengalami lecet dan tepercik tinta pulpen, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo meminta jadwal blusukan ditambah.
Mantan Wali Kota Solo itu malah meminta Pratikno menyusun jadwal blusukan yang lebih padat agar bisa lebih sering bertemu rakyat dan mengecek pembangunan di lapangan. (Baca: Jokowi Mempelajari Infrastruktur Maritim Cina)
"Kalau memungkinkan, jadwal blusukan diatur dua pekan sekali. Lalu, seminggu sekali ada open house bagi warga yang mengeluhkan akses pelayanan pemerintah," kata Pratikno di sela acara diskusi "Dukungan Lintas Sektor dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi Pada Pemerintahan Baru" di Gedung Pusat UGM, pada Sabtu malam, 8 November 2014.
Alasan Jokowi, yang disampaikan ke Pratikno, banyak persoalan di lapangan telat diselesaikan birokrasi sehingga memerlukan pemeriksaan langsung dari presiden. (Baca: Agenda Presiden Jokowi Hari Ini di Beijing)
Jokowi mengeluhkan banyak pembangunan irigasi atau pelabuhan yang mandek di daerah atau malah ada pengajuan perizinan ke menteri yang tidak turun meski sudah diajukan dua tahun sebelumnya. "Revolusi mental yang ada di pikiran Jokowi ialah close to people," kata Pratikno.
Sebelumnya, politikus Partai Golkar, Nurul Arifin, saat berbicara ke media sempat mencibir aktivitas blusukan yang kerap digelar Jokowi dan sejumlah menteri di Kabinet Kerja sebagai bagian dari pencitraan. Komentarnya itu kemudian memancing banyak kritik dari pengguna media sosial.
