Sejumlah bangku kosong, ditinggalkan anggota dewan ikuti rapat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPR ke-8 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 4 November 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta- Jakarta-Juru Bicara Koalisi pendukung Joko Widodo, Arif Wibowo, mengatakan fraksi-fraksi kubunya menginginkan posisi proporsional di alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan perolehan hasil pemilu legislatif 2014 lalu. Alasannya, itu mencerminkan keadilan sesuai dengan jumlah suara yang diinginkan rakyat. Namun, kata dia, jumlahnya masih bisa dimusyawarahkan. (Baca: Dibilang Makan Gaji Buta, Fadli Zon Tantang Ruhut)
"Misalnya, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan 3 ketua dan 9 wakil, bisa dimusyawarahkan misalnya hanya 2 ketua dan 11 wakil," kata Arif ketika dihubungi Jumat, 7 November 2014.
Menurut Arif, sampai sekarang masih belum ada titik temu. Juru runding Koalisi Jokowi masih bermusyawarah dengan kubu Koalisi Prabowo Subianto. Tiga juru runding yang dimaksud adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, Bambang Wuryanto, dan Olly Dondokambey. (Baca: Pemekaran Komisi DPR Dinilai Tak Mendesak)
Arif mengatakan belum tahu tenggat waktu yang ditargetkan. "Tak ada deadline kapan, kalau ada deadline malah makin kacau, kami mengalir saja," kata politikus PDI Perjuangan ini. Alasannya, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat bukanlah suatu yang gampang. "Namun kami berharap, semakin banyak mufakat semakin baik," ujarnya. (Baca: Tidur di Rapat Paripurna, Adian: Itu Leyeh-leyeh)
Partai-partai pendukung mantan kandidat presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana menyepakati upaya penyelesaian kisruh dengan cara memperbaiki Undang-Undang MD3. Ketegangan di parlemen dipicu oleh fraksi pendukung Prabowo yang menyapu bersih seluruh kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan. Fraksi pendukung Jokowi belakangan melayangkan mosi tidak percaya dan membentuk DPR tandingan.
