2014, Pengadilan Tipikor Kupang Adili 101 Kasus  

Reporter

Kamis, 6 November 2014 03:55 WIB

Ilustrasi korupsi. vietmeme.net

TEMPO.CO , Kupang: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Januari hingga November 2014 telah menyidangkan 101 kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah itu. "Jumlah kasus korupsi (yang disidangkan) tahun 2014 ini mengalami peningkatan," kata Penitera Muda Pengadilan Tipikor Kupang, Ande Benu kepada wartawan, Rabu, 5 November 2014.

Menurut Andre, pada 2011 Tipikor Kupang hanya menangani 38 kasus. Sedangkan pada 2012 sebanyak 32 kasus, 2013 naik menjadi 73 kasus, dan 2014 mencapai 101 kasus. (Baca juga: Lima Bupati di NTT Tersangkut Kasus Korupsi)

Andre mengatakan ratusan kasus itu berasal dari 21 kabupaten/kota yang melimpahkan berkas perkara korupsi ke Pengadilan Tipikor Kupang. "Hanya satu kabupaten yang belum melimpahkan kasus dugaan korupsi, yakni Sabu Raijua," katanya.

Dari 101 kasus itu, sebagian telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Kupang. Sedangkan sisanya masih disidang. Berbagai kalangan telah menjalani persidangan di Tipikor Kupang, mulai dari mantan bupati hingga mantan penjabat daerah.

Mantan kepala daerah yang pernah disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang 2014 ini, yakni mantan Wali Kota Kupang Daniel Adoe. Adoe terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan buku pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

YOHANES SEO

Berita lain:
Sumarti Kirim Rp 180 Juta ke Ibu Sebelum Dibunuh
Usir Pesawat Asing, Berapa Biaya Operasional Sukhoi?
Jokowi Gandeng 20 Investor Infrastruktur





Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya