TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan dia menginginkan adanya keterwakilan partai-partai koalisi Joko Widodo di pimpinan komisi Alat Kelengkapan Dewan.
"Ini kesepakatan yang perlu dilakukan," ujar Pramono saat ditemui di luar ruang Badan Musyawarah, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 4 November 2014. Itu pun, ujar Pramono, harus melibatkan partisipasi para ketua umum partai untuk menyelesaikannya. (Baca: Ini Susunan Pimpinan Komisi versi DPR Tandingan)
Apalagi, mengenai wacana pemekaran komisi dan badan di DPR, yang dilakukan sejumlah anggota dari fraksi koalisi Prabowo. Pramono menyebutnya itu sebagai cerminan ego dari para anggota DPR.
Lantaran itu, Pramono menginginkan kisruh ini segera cepat ditemukan solusinya. "Kami bicarakan azas. Intinya koalisi Jokowi ingin ada keterwakilan," ujar Pramono. (Baca: Pramono Anung: Kisruh DPR Selesai Pekan Depan)
Sebelumnya, kisruh antarpartai koalisi semakin meruncing setelah partai koalisi dari pemerintahan membentuk DPR tandingan. Kisruh tersebut bermuara lantaran kepemimpinan Ketua DPR Setya Novanto dinilai tidak mengkomodasi keinginan dari sejumlah partai koalisi Jokowi.
Malahan, pimpinan DPR menerima usulan nama pimpinan komisi dari PPP atas nama Suryadharma Ali. PPP sedang mengalami perpecahan partai dengan satu kepengurusan di bawah Romahurmuziy, yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jenderal PPP.
