Perwakilan PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PPP sebelum jumpa pers di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 29 Oktober 2014. Mereka menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR saat ini, serta mengajukan paket pimpinan DPR baru. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tetap memantau perkembangan kondisi politik nasional meski sedang mendekam di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang itu menilai pola penguasaan total dan dominasi oleh partai koalisi pendukung Prabowo Subianto atau Koalisi Prabowo di Dewan Perwakilan Rakyat kurang mencerminkan kebersamaan.
"Koalisi Prabowo kurang mencerminkan spirit gotong royong dan semangat berbagi tanggung jawab," ujar Anas melalui suratnya kepada wartawan di gedung KPK, Jumat, 31 Oktober 2014. (Baca; Tokoh-tokoh Koalisi Bertemu, DPR Tetap Ricuh).
Kendati demikian, ujar Anas, sikap Koalisi Jokowi yang membuat pimpinan DPR tandingan merupakan pilihan politik yang sulit dipahami. "Malah bisa memerosotkan citra politik Koalisi Indonesia Hebat."
Menurut Anas, pihak membuat tandingan sulit dipisahkan dari citra lemah, kalah, dan gagap. "Boleh jadi ini bisa menggerus citra dan deposit politik pemerintahan Jokowi-Kalla," ujar bekas Ketua Fraksi Demokrat di DPR itu. (Baca: Ini Pernyataan Mosi Tidak Percaya DPR Tandingan).
Anas pun menduga Pramono Anung yang menjadi Ketua DPR tandingan sebenarnya tidak mau menjabat posisi tersebut. Kalaupun dia mau, menurut Anas, tidak ada sesuatu yang luar biasa pada posisi itu.
"Tidak ada nilai politik adiluhung dalam kursi Ketua DPR tandingan," ujar Anas. Yang terbaik, bagi Koalisi Prabowo dan Koalisi Jokowi, kata Anas, adalah mencari jalan agar bisa kembali duduk bersama untuk membicarakan masa depan pengelolaan DPR yang mencerminkan semangat demokrasi Pancasila dan Indonesia yang majemuk.
