Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon (kedua kiri) berfoto bersama Pimpinan Komisi I terpilih Mahfudz Siddiq (keempat kiri) usai mengikuti sidang pemilihan ketua komisi I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva meminta kepada para tokoh politik dan pimpinan partai untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo di Dewan Perwakilan Rakyat. Hamdan menggunakan istilah dewa untuk menyebut para tokoh partai politik ini.
"Penyelesaiannya dengan saling menghormati," kata Hamdan di kantornya, Jumat, 31 Oktober 2014. "Dewa-dewa itu atau ketua partai turun demi menyelesaikan permasalahan di DPR."
Menurut Hamdan, peran para ketua umum dalam menyelesaikan permasalahan di parlemen sangat penting, khususnya dalam berkomunikasi agar tidak terjadi penguasaan semua alat kelengkapan di parlemen. (Baca: Jokowi Ajak DPR Jaga Persatuan.)
"Tanpa itu sangat rumit untuk diselesaikan," ujar bekas politikus Partai Bulan Bintang ini. "Mereka harus berpikirlah untuk kepentingan bangsa dan negara."
Jika di DPR terus terjadi kekisruhan seperti saat ini, Hamdan melanjutkan, akan menyulitkan Presiden Joko Widodo dalam bekerja dan merealisasikan program-programnya. "Presiden tak bisa jalan sendiri tanpa DPR, itu kan bukan politik yang kita bangun," ujar Hamdan. (Baca: Tokoh-tokoh Koalisi Bertemu, DPR Tetap Ricuh.)
Saat ini, kekisruhan di DPR kembali berlanjut. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Jokowi membuat pimpinan DPR tandingan untuk memilih pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD.
Pimpinan DPR tandingan dibentuk sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang dikuasai politikus dari Koalisi Prabowo. Mereka berkeinginan untuk menguasai pimpinan komisi di DPR, yang terdiri atas sekitar 64 kursi ketua dan wakil ketua. (Baca: Ini Pernyataan Mosi Tidak Percaya DPR Tandingan)
