TEMPO.CO, Banyuwangi - Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur, akan memanggil Kementerian Perumahan Rakyat terkait dengan kasus korupsi dana bedah rumah warga miskin dari APBD 2013. "Kami periksa Kamis pekan depan," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Banyuwangi Paulus Agung Widaryanto, Jumat, 31 Oktober 2014.
Menurut Paulus, pejabat Kemenpera diperiksa untuk menggali mekanisme pencairan dana bedah rumah dari APBN kepada penerima bantuan. Keterangan Kemenpera itu nanti akan digunakan untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan dua tersangka dugaan korupsi dana bedah rumah. (Baca: Dana BedahRumah Miskin di Banyuwangi Dikorupsi)
Kejaksaan telah menetapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapepam) Anggrid Mardjoko dan Ketua Tim Pendamping Masyarakat Desa Banjarsari Sulihyono sebagai tersangka. Kedua tersangka diduga kuat menikmati Rp 400 juta dari total anggaran sebesar Rp 975 juta. (Baca: Korupsi Dana Rumah Miskin, Pejabat Ini Diperiksa)
Kementerian Perumahan Rakyat tahun ini memperketat pencairan dana bedah rumah miskin yang anggarannya sebesar Rp 5,6 miliar. Ada 747 warga miskin yang mendapatkan bantuan tersebut, masing-masing menerima Rp 7,5 juta.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM) Suyanto Waspo Tondo mengatakan pengetatan yang dilakukan seperti meminta BRI memotret penerima bantuan yang mencairkan uang. Kemudian, uang yang dicairkan tersebut harus langsung ditransfer kembali ke rekening pemilik toko bangunan. "Penunjukan toko bangunan harus disepakati seluruh penerima bantuan," ujarnya.
Tim pendamping yang telah ditunjuk Kemenpera, Suyanto melanjutkan, dilarang memegang buku rekening milik penerima bantuan. Ini berbeda dengan tahun lalu. Ketika itu, tim pendamping leluasa meminta buku rekening.
Selain itu, BPM telah meminta semua kepala desa dan tim pendamping untuk menandatangani pakta integritas. "Tujuannya agar mereka tak korupsi dan ikut mengawasi program," kata Suyanto.
