Rapat DPR Tandingan Digelar di Ruang Fraksi PDIP

Reporter

Jumat, 31 Oktober 2014 11:08 WIB

Pimpinan Sidang sementara yang diketuai Ida Fauziyah (tengah) dari fraksi PKB dan empat orang wakilnya Effendi simbolon (PDIP), Dossy Iskandar (Hanura), Syaifulloh Tamliha (PPP), dan Supriyadi (NasDem) menyanyikan lagu kebangsaan sebelum memulai Sidang Paripurna tandingan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 31 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota fraksi pendukung Dewan Perwakilan Rakyat tandingan akhirnya menggunakan ruang KK2 sebagai ruang rapat paripurna. Sikap itu ditempuh lantaran mereka tak kunjung bisa menggunakan ruang rapat paripurna yang berada di lantai 3 Ruang Nusantara II Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan pantauan Tempo, ratusan anggota Dewan menghadiri rapat di ruang KK2. Ruang yang biasa digunakan sebagai ruang rapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga dijaga oleh sekitar sepuluh petugas keamanan dalam DPR. (Baca: Tunggu Ruang Sidang Dibuka, Fraksi PKB Bersalawat)

Hingga berita ini diturunkan, rapat pembentukan DPR baru saja dimulai. Rapat dimulai dengan pembacaan pernyataan sikap dan dilanjutkan dengan penunjukan pimpinan rapat sementara.

Anggota Fraksi PKB, Ida Fauziyah, ditunjuk sebagai pimpinan rapat sementara. Sedangkan empat orang wakilnya adalah Effendi simbolon dari Fraksi PDIP, Dossy Iskandar (Fraksi Hanura), Syaifulloh Tamliha (Fraksi PPP), dan Supriyadi (Fraksi NasDem). (Baca: DPR Tandingan Ingin Sidang, Ruang Rapat Dikunci)

Wacana pembentukan DPR tandingan digulirkan fraksi pendukung pemerintah. Gagasan itu mereka sodorkan lantaran pimpinan DPR gagal mengesahkan penetapan perwakilan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan secara sepihak. (Baca: Ini Sebab Presiden Jokowi Susah Dilengserkan MPR)

RIKY FERDIANTO




Baca juga:
Ini Sebab Presiden Jokowi Susah Dilengserkan MPR
Kemlu AS: Menhan Ryamizard bukan Pelanggar HAM
JK Nilai Penanganan Kasus Penghinaan Jokowi Terus
Kala Menteri Susi Adu Lari dengan Wartawan
Penghina Jokowi Buka Facebook di Warnet

Berita terkait

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

11 menit lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

7 jam lalu

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

Perubahan dalam revisi UU Keimigrasian pada diksi penyelidikan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

11 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

12 jam lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

14 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

16 jam lalu

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

17 jam lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

17 jam lalu

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah jabatan.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

17 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

18 jam lalu

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non Yudisial Suharto di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024.

Baca Selengkapnya