Anggota DPR RI Maruarar Sirait. Tempo/Nanang Sutisna
TEMPO.CO,Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika harus dipimpin oleh orang yang benar-benar memahami permasalahan informatika.
APJII melihat masuknya nama Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait sebagai kandidat kuat Menteri Komunikasi dan Informatika membahayakan Internet di Indonesia. "Waduh, bahaya, tuh," kata Ketua APJII Semuel A. Pangerapan saat dihubungi, Ahad, 26 Oktober 2014. (Baca: Jokowi Ubah Nomenklatur Kementerian, Ical: Dari Mana Duitnya?)
Menurut Semuel, telekomunikasi dan informatika di Indonesia sedang berada dalam situasi yang tak bagus. Situasi ini berkaitan dengan tak adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan Internet menyusul penjatuhan hukuman terhadap mantan Direktur Utama PT IM2 Indar Atmanto, penyelenggaraan Internet di jaringan 2,3 Ghz (4G LTE), lambatnya pertumbuhan Internet, dan persaingan dengan pelaku Internet luar negeri. (Baca: Komnas HAM: Jokowi Dikelilingi Terduga Pelanggar HAM)
"Kemarin kami sudah agak lega ketika kandidatnya Rudiantara (komisaris PT Indosat) dan Niken (Rosarita Niken Widiastuti, Direktur Utama LPP RRI)," kata Semuel. (Baca: Nama Menteri Jokowi-Kalla Sudah Final)
Jika Menteri Kominfo dijabat oleh orang yang tak memahami telekomunikasi dan informatika, kata Semuel, pertumbuhan ekonomi nasional akan terpengaruh. Sebab, kata Semuel, setiap 10 persen pertumbuhan Internet berimbas tumbuhnya produk domestik bruto sebesar 1,3 persen.
"Kalaupun tak memahami teknis, dia harus paham visi telekomunikasi dan informatika. Tapi paling tidak Jokowi bisa memikirkannya lagi di detik-detik akhir ini," kata Semuel. (Baca: Kabinet Jokowi, Jatah Profesional Non-Partai Ditambah)
Posisi Menteri Kominfo dikabarkan akan diduduki oleh Maruarar Sirait. Nama Maruarar muncul beberapa hari terakhir sebelum rencana pengumuman kabinet sore ini.
