TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan lembaganya bakal mengesahkan pembentuan Badan Legislasi pekan depan. Kendati ada beberapa fraksi yang belum menyerahkan nama anggotanya, kata dia, Badan Legislasi harus segera dibentuk karana sangat urgen. "Payung hukum mengeluarkan gaji sekretaris pribadi dan tim ahli sampai kini belum ada," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 23 Oktober 2014. (Baca: Takut Dijebak, PDIP Emoh Setor Nama Anggota Fraksi)

Badan Legislasi, kata dia, berkaitan dengan peraturan DPR. Sekretaris jenderal pun tidak berani mengeluarkan uang karena belum ada landasan hukumnya. Agus mengakui pembentukan alat kelengkapan di Dewan sangat alot. Musababnya, kata dia, semua fraksi ingin menempatkan anggotanya dalam pimpinan komisi. "Tapi kita harus sesuaikan dengan aturan yang ada." (Baca: 2 Motif Ini Bikin Jokowi Kirim Surat ke DPR)

Menurut Agus, Badan Legislasi sangat strategis lantaran produk perundang-undangan DPR bakal diputuskan di badan tersebut. Agus juga mengatakan sudah banyak usulan pembentukan perundang-undangan dan aturan lainnya. Badan Legislasi ini, ia menegaskan, menjadi pusat peraturan dan dasar hukum bagi anggota DPR. (Baca: Akhirnya, Nama 34 Menteri Kabinet Jokowi Rampung)

Pembentukan alat kelengkapan hingga kini belum terbentuk lantaran lima fraksi pendukung Jokowi, yakni Partai Demokrasi Indinesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan tak menyerahkan nama anggotanya. Jika pada Senin, 27 Oktober 2014, alat kelengkapan belum terbentuk, pimpinan DPR mengambil langkah tertentu untuk mengesahkan alat kelengkapan. Baca: Rahasiakan Nama Menteri, JK Main Kucing-kucingan)

"Fraksi yang sudah masuk secepatnya akan kami sahkan. Lalu akan kami lakukan pemilihan alat pemilihan," kata Agus. Ia tak ambil pusing dengan definisi kuorum sebagai syarat pengambilan keputusan DPR. Yang dimaksud kuorum, kata dia, adalah fraksi yang mendaftar kemudian disahkan. "Kalau yang belum disahkan, bagaimana mau bilang dia ada di situ?" (Baca juga yang lain di sini: Pengumuman Kabinet Tunggu Sinyal DPR)

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita Terpopuler
KPK: Banyak Calon Menteri Jokowi Bermasalah
PDIP: tanpa Restu Mega, Jangan Mimpi Jadi Menteri
Jokowi Batal Umumkan Kabinet Hari Ini