TEMPO.CO, Yogyakarta - Pengurus Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta terbelah meski sepakat menghadiri muktamar islah partai itu yang rencananya digelar pada 30 Oktober-1 November 2014 di Rembang, Jawa Tengah.
Pengurus PPP Kota Yogyakarta menyatakan pihaknya bakal menerima segala putusan yang difasilitasi Mahkamah Partai dan Majelis Syariah itu. “Dengan catatan tetap bertahan di Koalisi Merah Putih,” kata Wakil Sekretaris PPP Kota Yogya Fauzi Afshochi, Rabu, 22 Oktober 2014. Fauzi mengklaim garis koalisi yang disepakati itu merupakan aspirasi suara umat di akar rumput yang akan diperjuangkan di tingkat elite. (Baca: Ucapan Maimun yang Membuat PPP ke Jokowi)
Soal pengakuan atas ketua umum pengganti Surya Dharma, PPP Kota Yogya memilih menunggu siapa saja calon yang diajukan dalam muktamar itu. Bila kubu Romy, sapaan Romahurmuziy, tetap yang terpilih sesuai muktamar Surabaya awal Oktober lalu, pihaknya pun akan legowo. “Nanti suara DPC-DPC (Dewan Pengurus Cabang) DIY akan dirembuk untuk usulan siapa yang akan diusulkan,” katanya.
Kubu PPP Kota Yogya sampai kini ngotot tak mengakui terpilihnya Romy sebagai Ketua Umum PPP hasil muktamar Surabaya. (Baca: Mahkamah: Romy Sah Sebagai Ketua Umum)
Sebaliknya, Sekretaris PPP Kabupaten Gunung Kidul Muhammmad Aziz menuturkan kepengurusan partai ini punya kedekatan dengan kubu Romy. “Tapi kami belum tentukan resmi bersama DPC,” kata Sekretaris PPP Kabupaten Gunung Kidul Muhammmad Aziz.
Menurut dia, tak masalah antarpengurus cabang PPP di DIY saling berbeda sikap memilih ketua umum. “DPW tidak melarang itu (DPC berbeda suara mendukung ketua umum baru), tidak ada pemaksaan atau instruksi juga memilih satu calon, jadi kami bebas,” katanya.
