Gerindra Siap Bagi Ketua Komisi ke Koalisi Jokowi  

Reporter

Selasa, 21 Oktober 2014 08:35 WIB

Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, memberikan kata sambutan dalam pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Edhy Prabowo, membenarkan adanya rencana membagi kursi pimpinan alat kelengkapan DPR kepada koalisi pendukung Jokowi. Keputusan itu tergantung pada kesepakatan partai anggota koalisi pendukung Prabowo.

"Ya, pastinya ada itu. Tapi, kan, nanti tergantung teman-teman lain, seperti apa keinginannya," kata Edhy saat dihubungi, Selasa, 21 Oktober 2014. "Nanti kami akan membahas selanjutnya di paripurna." (Baca: Pilih Menteri, Gerindra Kritik Jokowi Libatkan KPK)

Menurut Edhy, beberapa perwakilan koalisi pro-Jokowi memang sudah melakukan lobi demi mendapatkan jatah kursi pimpinan komisi. Namun belum ada kesepekatan. "Karena kalau lobi hanya dilakukan satu partai di beda koalisi, kami tidak bisa menentukan juga," ujarnya. (Berita lain: KPK: Banyak Calon Menteri Jokowi Bermasalah)

Edhy tidak mempermasalahkan jika koalisi pro-Jokowi yang terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa meminta jatah beberapa kursi pimpinan komisi. Yang penting, kata dia, koalisi itu tidak mengambil jatah yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh koalisi pro-Prabowo. (Baca juga: Naik Kereta Kuda, JK Mengeluh Pegal)

Sebelumnya, partai-partai pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 9 Juli berencana menyapu bersih kursi pimpinan alat kelengkapan DPR. Pembagian kursi pimpinan komisi telah diputuskan bersama oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat.

Rinciannya, Golkar mendapat posisi tiga ketua komisi. Demokrat, PAN, dan Gerindra masing-masing mendapat kursi dua ketua komisi. Adapun PKS dan PPP mendapat satu jabatan ketua komisi. Gerindra, misalnya, akan mendapat posisi Ketua Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, dan perkebunan serta Ketua Komisi VII yang membidangi energi.

REZA ADITYA

Terpopuler:
Surat Terbuka Anas Urbaningrum untuk Jokowi
Pelantikan Presiden: SBY Menangis, Jokowi Kaku
Misteri Amien Rais yang Absen di Pelantikan Jokowi
'Amien Rais Tidak Peduli Agenda Kebangsaan'

Berita terkait

Pakar Hukum Nilai Agenda Revisi Sejumlah UU di DPR Dilakukan Demi Syahwat Politik

2 jam lalu

Pakar Hukum Nilai Agenda Revisi Sejumlah UU di DPR Dilakukan Demi Syahwat Politik

Revisi UU yang saat ini berlangsung di DPR disebut bukan untuk penguatan hukum.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

3 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

6 jam lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

8 jam lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

15 jam lalu

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

Perubahan dalam revisi UU Keimigrasian pada diksi penyelidikan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

19 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

21 jam lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

22 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

1 hari lalu

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

1 hari lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya