Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang juga anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon, menyatakan rela berbagi kursi pimpinan alat kelengkapan DPR dengan koalisi fraksi pendukung Joko Widodo. "Kalau Gerindra selalu rela, demi kepentingan bangsa apa pun kami lakukan," ujarnya, Kamis, 16 Oktober 2014. (Baca: Gonjang-ganjing Politik Ancam Perekonomian RI)
Menurut Fadli, kemungkinan itu tergantung komunikasi dari masing-masing fraksi. Prinsipnya, keputusan itu harus diambil dengan mekanisme musyawarah mufakat. Jika keinginan itu disetujui oleh seluruh fraksi, koalisi Jokowi sangat mungkin mendapat kursi pimpinan. "Tergantung musyawarah mufakat. Kita lihat nanti hasil dalam lobi-lobi," katanya. (Baca: Analisis Perubahan PAN dan PKS di Koalisi Prabowo)
Fadli menjelaskan prinsip musyawarah mufakat harus dikedepankan lantaran diatur dalam tata tertib DPR. Jika buntu, maka mekanisme yang digunakan adalah menggunakan sistem paket. "As simple as that," katanya. Namun ia enggan menjelaskan apakah koalisi Prabowo akan menyapu bersih paket pimpinan seperti yang terjadi saat pemilihan pimpinan DPR dan MPR. (Baca: Pemekaran Komisi DPR, Suara Koalisi Pro-Prabowo Pecah)
Pemilihan paket pimpinan alat kelengkapan DPR akan diagendakan setelah pelantikan presiden terpilih Joko Widodo pada tanggal 21 Oktober. Dengan jumlah anggota mayoritas, Koalisi Merah Putih yang didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP dikabarkan bakal menyapu bersih semua kursi pimpinan yang terdiri dari sebelas komisi dan lima badan. (Baca: Pengamat: Koalisi Merah Putih Harusnya Bubar)
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.
