Ini Proses Pemilihan Pimpinan Komisi DPR  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 14 Oktober 2014 16:27 WIB

Ketua DPR, Setya Novanto menyalami anggota dewan sebelum rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. Rapat tersebut beragendakan pembagian komisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto, menjelaskan mekanisme pemilihan pimpinan komisi yang disepakati dalam rapat konsultasi, Selasa siang, 14 Oktober 2014. Menurut Agus, nama pimpinan komisi diusulkan oleh fraksi, kemudian dibahas di dalam komisi.

"Fraksi yang punya tugas dan wewenang yang mengusulkan paket pimpinan komisi. Biasanya ini disebut poksi," ucap Agus. Kemudian, nama-nama ini dibawa atas nama bendera komisi ke rapat paripurna pada Kamis, 16 Oktober 2014.

Setiap kelompok fraksi akan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua DPR. Agus menjelaskan, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon akan memimpin penyaringan nama-nama kandidat ketua di Komisi I, II, dan III. (Baca: Ketua DPR: Jumlah Komisi Tetap 11 )

Agus akan memimpin penyaringan nama-nama kandidat ketua di Komisi IV, V, VI, dan VII. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, akan memimpin pemilihan ketua di Komisi VIII, IX, dan X. Sisanya, pemilihan pimpinan Komisi XI dan Badan Anggaran akan dipimpin Taufik Kurniawan.

Para pimpinan DPR ini akan datang ke masing-masing komisi dan memfasilitasi semua fraksi untuk bermusyawarah-mufakat guna menyaring nama-nama calon ketua. (Baca: Refly Minta Uji Materi Perpu Pilkada Tunggu DPR )

Selanjutnya, kata Agus, nama-nama itu akan dibawa ke rapat paripurna. "Kami menginginkan pada saat nanti pelantikan Pak Jokowi akan mengumumkan kabinetnya. Kami (juga) sudah siap dengan komisi tersebut dan tentunya dengan alat kelengkapan."

Dengan begitu, seusai rapat paripurna, komisi sudah siap menggelar pemilihan ketua masing-masing.

Agus mengatakan paket pimpinan yang diusulkan fraksi idealnya harus dari lintas koalisi. "Sekarang ini kan sudah sampaikan, mekanisme mau silang mau apa, yang penting fraksi mengusulkan paket pimpinan, di mana semua pimpinan itu harus berbeda fraksi, itu persyaratan itu yang dipenuhi."

FEBRIANA FIRDAUS

Baca juga:


Rabu,Polisi Gelar Perkara Lamborghini Hotman Paris
Berkas Novel FPI Siap Dilimpahkan ke Kejaksaan
Pergerakan IHSG Diperkirakan Tertahan
Sopir Bus Maut Harapan Jaya Melarikan Diri

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

8 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

10 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya