Kata JK Soal Dominasi Koalisi Pro-Prabowo di DPR

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 10 Oktober 2014 22:15 WIB

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (kiri) bersama terpidana Antasari Azhar usai menghadiri pernikahan putri kedua Antasari Azhar di Tangerang Selatan, Banten, 10 Oktober 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla bersikap rileks terhadap langkah koalisi pro-Prabowo yang mengincar dominasi posisi pimpinan sejumlah alat kelengkapan DPR.

Dominasi Koalisi Merah Putih, kata JK, bukan merupakan masalah. "Selama bersama-sama berpikir dan bekerja untuk bangsa," ujar JK di Gedung Smesco di bilangan Gatot Subroto, Kamis, 10 Oktober 2014.

JK tidak menjawab saat ditanya apa strategi khusus menghadapi situasi saat kebijakan pemerintah mental di parlemen. (Baca: Pengamat: Jokowi Tidak Perlu Lobi Partai di DPR)

Tadi siang, seluruh ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi pro-Prabowo menggelar syukuran di Masjid Al-Bakrie, Kuningan, Jakarta Selatan. Koalisi pro-Prabowo merayakan syukuran atas kemenangan dalam pemilihan pimpinan Ketua DPR dan MPR seusai salat Jumat.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan syukuran ini diadakan karena koalisi pro-Prabowo bisa membawa sistem pemerintahan yang lebih demokratis. "Syukur kepada Allah karena kami mengembalikan demokrasi yang kanan ke Pancasila," ujar Aburizal di Masjid Al-Bakrie.

Koalisi pro-Prabowo, tutur Aburizal, akan meneruskan kemenangan yang mereka capai di parlemen, termasuk untuk pengisian posisi ketua komisi di DPR. (Baca: Tampik Pemakzulan, Ini Jaminan Ketua DPR)

"Kalian bisa lihat kemenangan demi kemenangan yang kami raih," kata Ical. "Semoga kemenangan itu bisa kami teruskan."

Namun Ical enggan menjawab saat ditanya bagaimana teknis memenangkan koalisinya dan siapa saja yang bakal menjadi pimpinan di komisi. Yang pasti, alat kelengkapan DPR akan menjadi target koalisi pro-Parbowo berikutnya. "Yang itu juga dong." (Baca: Dijegal di DPR, Jokowi Tetap Buka Peluang Koalisi)

MUHAMMAD MUHYIDDIN












Advertising
Advertising





Terpopuler lainnya:
Dijegal DPR, Jokowi Tak Segan Keluarkan Hak Veto
Ormas Anarkistis, Jokowi: Gebuk Saja
Krisis, Gudang Garam PHK 2.000 Karyawan

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

12 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya