Seorang petugas menunjukan bentuk kartu Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Semarang - Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan lebih dari separuh penduduk Jawa Tengah telah terlayani kesehatan lewat jaminan kesehatan masyarakat. Lembaga penjamin kesehatan dan ketenagakerjaan itu menargetkan akhir 2014 ini bisa melayani 60 persen dari 32,3 penduduk di Jawa Tengah.
"Penduduk Jateng yang sudah terdaftar mencapai 55,2 persen dari 32.382.657 jiwa," kata Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional IV Jawa Tengah dan DIY Andayani Budi Lestari, Ahad 5 Oktober 2014. (Berita lain: Pekerja Swasta Diminta Segera Daftar Peserta BPJS)
Dari jumlah itu, 449.921 di antaranya yang terdafatar di BPJS Kesehatan adalah pekerja bukan penerima upah. Ia menyatakan jumlah itu melebihi target sebelumnya yang diperkirakan akhir tahun 2014 bisa melayani 50 persen.
Dengan terlampauinya target itu, BPJS telah mengupayakan akhir tahun ini jumlah penduduk Jateng yang terdaftar di BPJS mencapai 60 persen.
BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan 120 rumah sakit swasta di Jawa Tengah. Meski begitu, Andayani mengatakan masih terdapat rumah sakit swasta yang tak melayani sesuai dengan aturan, sehingga harus diputus kerja samanya.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Utama Semarang Afrizayanti menuturkan saat ini jumlah masyarakat yang terdaftar di BPJS wilayah kerjanya hampir mencapai tiga juta orang. "Ada sebanyak 2,9 juta orang dari lima kabupaten kota di wilayah eks karesidenan Semarang," kata Afrizayanti.
Jumlah itu mencapai 56 persen dari jumlah penduduk yang ada, dengan rata-rata pendaftar setiap hari 800-1.000 orang. "Dari jumlah itu, biaya perawatan saat ini mencapai Rp 100 miliar," kata Afizayanti.
