TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pilkada yang dibuat pemerintah hanyalah permainan Ketua Umum Demokrat sekaligus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu sebabnya, Aria tak merasa ada urgensinya penerbitan perpu tersebut. "Mendesak apanya?" kata Aria, Kamis, 2 Oktober 2014, di Kompleks Senayan.
Menurut Aria, disahkannya UU Pilkada DPRD oleh DPR akibat dari 129 orang Fraksi Demokrat yang melenggang keluar jelang voting. Ia memprediksi setelah perpu itu keluar, saat diajukan di DPR akan ditolak oleh anggota Dewan dari partai-partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, sia-sia saja usaha pemerintah menerbitkan perpu. "SBY inikan pemain citra," kata Aria, "Kupingnya tipis." (Baca: Lawan Koalisi Kapak Merah, Warga Yogya Buka Posko)
Alasan putusnya komunikasi dengan SBY menjelang voting di DPR, kata Aria, sangat tak logis. Aria menilai figur SBY telah terwakili oleh empat perwakilannya, yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua Fraksi Nurhayati Assegaf, serta Edhie Baskoro sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, yang notabene anak SBY. "Gitu kok bilang kalau enggak ngerti prosesnya," kata dia.
Menurut Aria, akibat sikap mendua inilah, SBY lalu "dihajar" di media sosial. Ia pesimistis bahwa perpu tersebut bisa mencabut UU Pilkada. "Mana mungkin?" kata dia. (Baca: Tim Transisi Jokowi: Peluang Koalisi Tertutup)
UU Pilkada, menurut Aria, adalah alur dari bagi-bagi kekuasaan setelah menyikat bersih DPR-MPR. Menurut dia, Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo juga ingin menguasai provinsi, kabupaten, dan wali kota. "Saya kira tak perlu analisis cerdas memikirkan bagaimana SBY menjalankan roleplay ini," katanya.
Sementara itu, Nurhayati meminta agar media tak menyalahkan partainya lantaran UU Pilkada disahkan dalam paripurna DPR pekan lalu. "Jangan sedikit-sedikit menyalahkan Demokrat. Tanyakan juga kepada yang lain." (Baca: Doa Ruhut untuk SBY-Mega: Tunjukkan Mukjizat-Mu)
Juru bicara Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, menilai wajar presiden mengeluarkan Perpu Pilkada. Menurut dia, ada keadaan mendesak yang melatarbelakangi penerbitan peraturan tersebut. "Demokrasi kita sedang terancam," katanya.
Ia menantang siapa yang menolak perpu berarti tak berkomitmen melindungi daulat rakyat. "Perpu ini untuk menjaga pilkada langsung sesuai instrumen konstitusi," ujarnya.
Demokrat, Benny melanjutkan, bakal mendukung perpu tersebut. "Tak akan ada alasan komunikasi terganggu." Ia mengklaim pilkada langsung justru lahir dari pemerintahan SBY.
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Terpopuler
Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim
Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi
Setya Novanto cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0
Ibas: Kami Sepaham dengan Koalisi Prabowo
Berita terkait
Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
15 hari lalu
Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.
Baca SelengkapnyaRespons Gerindra dan PDIP Soal Wacana Pertemuan Prabowo dan Megawati
18 hari lalu
Politikus PDIP Aria Bima mengatakan Megawati memiliki karakter yang tidak bisa ditekan atau didesak oleh keadaan.
Baca SelengkapnyaProfil 3 Anggota DPR RI Pengusul Hak Angket Kecurangan Pemilu
53 hari lalu
Tiga anggota DPR dari Fraksi PDIP, PKS, dan PKB mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaReal Count KPU Sementara, Puan Maharani Ungguli Adik Sasongko dan Aria Bima di Dapil Jateng V
18 Februari 2024
Puan Maharani menempati posisi teratas berdasarkan real count sementara Komisi Pemilihan Umum di Dapil Jateng V
Baca SelengkapnyaPara Politikus Senior PDIP Ini Buka Suara soal Presiden Boleh Memihak
25 Januari 2024
Pernyataan Jokowi yang mengatakan Presiden boleh memihak menuai respons dari sejumlah politikus senior PDIP. Begini kata mereka.
Baca Selengkapnya2 Pucuk Pimpinan TPN Sebut Ganjar-Mahfud Terkendala Logistik untuk Berkampanye
2 Januari 2024
TPN menyatakan Ganjar-Mahfud hanya mampu mencetak kaus 10 persen dari jumlah pemilih.
Baca SelengkapnyaSoal Kendala Logistik Ganjar-Mahfud, Politikus PDIP: Kami Gotong-royong
1 Januari 2024
Aria Bima, yang juga Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud itu mengatakan di tim pusat saat ini memang hanya dijatah untuk membuat desain sablon.
Baca SelengkapnyaTPN soal Diplomat Titipan Parpol yang Dimaksud Mahfud Md: Harus Memenuhi Standar Kompetensi
23 Desember 2023
Politikus PDIP menyebut Mahfud Md hendak berpesan rekrutmen diplomat memiliki standar kompetensi seiring perkembangan zaman.
Baca SelengkapnyaDebat Cawapres, TPN Ganjar-Mahfud Minta KPU Tegas setelah Gibran Maju Tinggalkan Podium
23 Desember 2023
Ketua Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima, meminta KPU lebih tegas dalam menjalankan aturan dalam debat.
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Permasalahkan soal Nomor Urut Ganjar-Mahfud: Semua Nomor Kami Terima
14 November 2023
Aria Bima mengatakan PDIP tidak memusingkan nomor pasangan yang akan didapat oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
Baca Selengkapnya