Tolak UU Pilkada, 2 Warga Ciamis Kubur Diri  

Reporter

Kamis, 2 Oktober 2014 10:36 WIB

Warga menggunakan topeng Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat aksi Tolak RUU Pilkada di Car Free Day di Solo, 14 September 2014. ANTARA/Maulana Surya

TEMPO.CO, Ciamis - Dua warga Kampung Bandasari, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggelar aksi kubur diri di halaman rumah di Kampung Bandasari, Kamis, 2 Oktober 2014. Mereka menuntut agar pilkada kembali dilakukan secara langsung.

"Supaya pemilihan oleh rakyat lagi. Supaya pilkada langsung," kata Sandi, peserta kubur diri, Kamis. (Baca juga: Dosen dan Mahasiswa Unair Tolak UU Pilkada)

Pada Jumat lalu, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan undang-undang tersebut, pemilihan kepala daerah akan dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.

Sandi berharap aksinya bisa mengubah pilkada agar kembali dipilih oleh rakyat. "Mudah-mudahan bisa mengubah," katanya.

Iwan Setiawan, peserta lainnya, menambahkan, pilkada oleh DPRD meragukan. Malah dia tidak percaya dengan kepala daerah pilihan DPRD.

Berdasarkan pantauan Tempo di lapangan, dua warga dikubur dalam satu lubang yang sama. Mereka berhadap-hadapan. Badan kedua warga tertutup tanah, yang tersisa hanya bagian leher dan kepala.

Selain "kuburan", di lokasi juga terdapat keranda mayat yang ditutupi kain putih bertuliskan "Detik-Detik Matinya Kedaulatan Rakyat". Di atas kuburan terdapat bendera merah putih, dan ratusan lembar fotokopi KTP.

CANDRA NUGRAHA

Berita lain:
SBY Klaim Jokowi Tawarkan Demokrat Bergabung
Dilantik, Titiek Soeharto Pakai Kebaya Ibu Tien
Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya