Mic Mati & Dizalimi Bikin Koalisi Jokowi Walk-Out

Kamis, 2 Oktober 2014 05:42 WIB

Sejumlah Anggota DPR PDI Perjuangan menyampaikan protes ketika mengikuti Sidang Paripurna ke-2 Pemilihan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Jokowi walk-out dari sidang paripurna kedua ketika pemilihan pimpinan DPR dilakukan. Mereka berpendapat sidang tak berlangsung demokratis dan pimpinan sidang tidak adil dengan tidak memberikan kesempatan mereka berbicara.

"Mencermati dinamika, gelagat, dan perkembangan yang Ibu pimpin sejak rapat konsultasi tadi, Fraksi PDI Perjuangan tak ikut dalam pengambilan keputusan," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di ruang sidang, Senayan, Kamis dinihari, 2 Oktober 2014.

"Silakan," ujar pimpinan sidang Popong Otje Djunjunan. (Baca: Puan: Kami Ajak SBY Bertemu, tapi Tak Ada Respons.) Partai Kebangkitan Bangsa yang pertama keluar dari ruang sidang setelah menyatakan sikapnya, disusul Hanura, PDI Perjuangan, dan Partai NasDem.

"Pertama kami lihat dari tata tertib persidangan tidak mencerminkan demokrasi. Semua hanya demi kepentingan kelompok," ujar Patrice Rio Cappela.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan persidangan itu hanya menguntungkan koalisi Prabowo, sementara suara anggota koalisinya tidak didengar. "Misalnya saja, semua mic kami di ruang paripurna tak bisa nyala. Saya tak tahu apa masalahnya. Apa ada intervensi?" ujarnya.

NasDem meminta pemilihan pimpinan DPR tak dilakukan malam ini karena pihaknya masih ingin mempelajari tata tertib. Sebabnya, mereka tak ikut saat pembuatan tata tertib tersebut. "Ini terlihat seperti kejar tayang saja," ujarnya.

Meski empat fraksi walk-out, DPR tetap mengesahkan paket pimpinan DPR. Yakni, Ketua Setya Novanto, Wakil Ketua Fadli Zon, Wakil Ketua Agus Hermanto, Wakil Ketua Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua Taufik Kurniawan. (Baca: Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0)

TIKA PRIMANDARI



Terpopuler
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
5 Skenario yang Bisa Jegal UU Pilkada
Koalisi Prabowo Revisi UU KPK, ICW: Kebablasan
Soal Revisi UU KPK, Bos KPK Serang Koalisi Prabowo

Berita terkait

Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

31 hari lalu

Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

Salah satu perubahan penting adalah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batas maksimal dua kali masa jabatan

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

33 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

33 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

33 hari lalu

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Desa Dibahas di Paripurna DPR Hari ini, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

33 hari lalu

Revisi UU Desa Dibahas di Paripurna DPR Hari ini, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

Dengan terlaksananya perubahan kedua UU Desa tersebut, beberapa poin substansi pasal-pasal lain juga mengalami perubahan, seperti soal dana desa.

Baca Selengkapnya

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

33 hari lalu

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.

Baca Selengkapnya

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disetujui Dibawa ke Paripurna, Atur Rumusan Cuti Ayah

36 hari lalu

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disetujui Dibawa ke Paripurna, Atur Rumusan Cuti Ayah

8 fraksi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada fase 1000 hari pertama kehidupan dibawa ke Paripurna

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

42 hari lalu

Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat

Baca Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

42 hari lalu

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna

Baca Selengkapnya

PKS-PKB-PDIP Suarakan Hak Angket di Sidang Paripurna DPR, Bagaimana dengan PPP?

56 hari lalu

PKS-PKB-PDIP Suarakan Hak Angket di Sidang Paripurna DPR, Bagaimana dengan PPP?

Anggota Fraksi PKS, PKB, dan PDIP kompak mendorong penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sementara Anggota Fraksi PPP bilang begini.

Baca Selengkapnya