Demokrat Minta Kursi Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR  

Reporter

Rabu, 1 Oktober 2014 16:54 WIB

Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Any Yudhoyono dan Ketua fraksi PD Nurhayati Assegaf, beri keterangan pers usai rapat konsolidasi PD, di Jakarta, 30 September 2014. Presiden SBY akan terbitkan Perpu untuk batalkan Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan oleh DPR. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat masih belum memutuskan akan berkoalisi dengan siapa di parlemen periode 2014-2019. Namun kepada Koalisi Merah Putih, Demokrat meminta dua posisi yaitu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

"Makanya ini masih alot," kata Wakil Bendahara Golkar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Oktober 2014. Menurut Bambang, kandidat terkuat menjadi Wakil Ketua DPR dari Demokrat adalah Edhie Baskoro Yudhoyono. (Baca: Golkar Pilih Ade Komaruddin Jadi Ketua Fraksi DPR)

Dia mengatakan Koalisi sudah memutuskan Setya Novanto sebagai calon Ketua DPR. Komposisi wakil ketua masih dibicarakan bersama anggota koalisi yang lain. Meskipun ada godaan, sejauh ini Bambang yakin Koalisi Prabowo masih tetap solid. "Golkar tak akan bermanuver buruk," kata dia.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding optimistis Demokrat bakal merapat ke koalisi Jokowi. Menurut dia lobi intensif terus dilakukan oleh petinggi partai politik. Dia sendiri mengaku belum memperoleh informasi detail soal lobi ini. "Tetapi ruang untuk berkoalisi, tergantung Demokrat," kata Karding. (Baca: PAN Pilih Zulkifli Hasan Jadi Wakil Ketua DPR)

Karding juga membenarkan bahwa pimpinan Koalisi Jokowi bakal bertemu Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan pertemuan ini merupakan bentuk lobi dan konsolidasi. Menurut Karding, politik tidak boleh kaku. "Kami ingin mencairkan komunikasi," katanya. (Baca: Ajukan Paket Pimpinan DPR, PDIP Lobi Demokrat)

WAYAN AGUS PURNOMO

Baca juga:
218 Mobil BMW Laku di IIMS 2014
Soal Perpu, Hamdan: Saya Tidak Bisa Bicara Politik
Situs Porno Tak Diblokir, Tifatul: Saya Akan Gugat
Pukul Siswa, Kepsek Akui Jengkel terhadap Korban

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

15 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya