Agus Gumiwang Nyaris Gagal Dilantik di DPR

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 1 Oktober 2014 13:43 WIB

Agus Gumiwang (kiri) dan Nusron Wahid usai pemecatan dirinya dari kader Golkar. (youtube)

TEMPO.CO, Jakarta - Kader Partai Golkar, Agus Gumiwang, nyaris gagal mengikuti acara pelantikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. Surat undangan yang diserahkan Komisi Pemilihan Umum tidak kunjung dia terima menjelang acara pelantikan.

"Saya tidak mendapat undangan dari KPU," kata Agus sebelum mengikuti acara pelantikan DPR RI di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca: Pelantikan DPR, Desy Ratnasari Dandan 30 Menit)

Kejanggalan itu, menurut Agus, sempat membuatnya bertanya kepada Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Berdasarkan keterangan yang diperoleh lewat salah seorang staf melalui pesan pendek, Agus mengatakan, surat undangan KPU itu sebenarnya telah dikirimkan ke DPP Partai Golkar.

"Tapi mereka mendapat perintah agar undangan tidak diserahkan kepada saya," kata Agus. (Baca: Pelantikan DPR, Krisna Mukti Pakai Jas Baru)

Tak cuma Agus yang tidak menerima undangan pelantikan. Perlakuan serupa dari partai juga dialami calon legislator Partai Golkar yang lain, Nusron Wahid.

Karena kejadian tersebut, keduanya mengambil inisiatif mendatangi KPU dan meminta agar surat undangan bagi mereka berdua dibuat kembali. "Saya harus berjibaku dulu ke sana-ke mari. Alhamdulillah KPU mau membuat surat tersebut," kata Agus. (Baca: Pramono Anung: Pimpinan DPR Urusan Dewa-Dewi)

Persoalan yang dialami kedua politikus ini tidak terlepas dari sikap Golkar saat pemilu presiden beberapa bulan lalu. Keduanya dipecat lantaran memilih haluan berbeda dengan keputusan partai, yang mendukung pencalonan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Agus dan Nusron justru menyokong pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Agus, keputusan pemberhentian keduanya dari partai tidak serta-merta menghilangkan hak mereka untuk diangkat sebagai anggota Dewan. Sebab, persoalan itu saat ini masih dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Jadi sampai detik ini saya masih kader Partai Golkar. Dan karenanya saya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan caleg Partai Golkar yang lain," kata Agus.

RIKY FERDIANTO







Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

6 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

4 hari lalu

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya