Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bergegas usai memberikan pernyataan pers di Bandara Internasional Halim Perdanakusumah, Jakarta, 30 September 2014. Presiden SBY mengatakan dirinya harus taat konstitusi sehingga tidak ada jalan untuk tidak setuju atas hasil paripurna DPR tentang UU Pilkada. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Hampir sepekan para netizen di Twitter meluapkan kemarahan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Mereka marah karena Presiden SBY dinilai plinplan dalam menentukan keputusan saat pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Munculnya #ShameOnYouSBY, #ShameByYou, #ShameByYouAgainSBY, dan #WelcomeMrLiar yang sempat menjadi trending topic di Twitter selama beberapa hari setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Pilkada menjadi penanda kemarahan itu. (Baca: SBY Pastikan Teken UU Pilkada)
Hari ini, Rabu, 1 Oktober 2014, SBY menjawab kemarahan netizen itu melalui akun Twitternya @SBYudhoyono. “Saya tangkap dan pahami kemarahan publik dan media dalam lima hari ini. Izinkan saya 5 menit saja untuk menjawab," cuit SBY. (Baca: Eks Hakim MK : Presiden Pilihan MPR Bakal Diktator)
SBY menegaskan bahwa dirinya dan Partai Demokrat tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah tidak lanngsung. Menurut SBY, pemilihan tersebut hanya akan menimbulkan politik uang yang jauh lebih besar dan politik bagi kursi. (Baca: SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia)
"Posisi saya sangat jelas: Saya tidak pilih Pilkada oleh DPRD, karena kemungkinan politik uang akan jauh lebih besar," cuit @SBYudhoyono. Menurut SBY, dengan disahkannya UU Pilkada, yang akan mengusulkan dan diuntungkan hanyalah partai-partai besar. (Baca juga: Perppu Pilkada SBY Dinilai Blunder)
Sayangnya, usaha SBY untuk mengklarifikasi langkahnya kepada netizen tak bersambut baik. Beberapa pengguna Twitter malah balik 'menyerang'. "Ya kalau tahu begitu, kenapa malah walk out Pak?” cuit akun @SetraNugroho kepada akun @SBYudhoyono beberapa jam yang lalu. “Draf dari pemerintah sendiri usulannya dua opsi Pak. Kalau tidak setuju sama sekali kenapa harus kasih pilihan," cuit akun @gitaputrid.
Dalam tweet berikutnya, SBY mengatakan tengah berupaya menjegal UU Pilkada dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). "Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,” kata SBY
